Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di bawah sorotan publik menyusul minimnya progres penyidikan kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Praktisi hukum dan akademisi menyoroti status hukum dua tersangka anggota DPR RI yang hingga kini belum ditahan, meski penetapan tersangka telah dilakukan sejak Agustus tahun lalu.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, secara tegas meminta lembaga antirasuah tersebut untuk segera memberikan transparansi kepada masyarakat. Ketidakpastian status hukum ini memicu spekulasi luas di ruang publik mengenai integritas penanganan perkara yang melibatkan figur-figur penting di parlemen.
Kasus ini berakar pada dugaan penyimpangan dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan periode 2020 hingga 2023. Perkara ini mencakup penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan anggaran Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas namun justru disalahgunakan.
Penyelidikan yang dimulai sejak Desember 2024 ini sebenarnya telah menunjukkan langkah awal yang agresif, termasuk penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia dan gedung OJK. Namun, momentum tersebut seolah berhenti di tengah jalan setelah dua anggota Komisi XI DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025.
Ketiadaan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Dalam kacamata sosiologi hukum, penundaan yang berkepanjangan tanpa penjelasan yang memadai akan mengikis kepercayaan publik terhadap independensi KPK. Hal ini juga berpotensi menciptakan persepsi bahwa lembaga penegak hukum tersebut sedang mengalami pelemahan atau 'masuk angin' saat harus berhadapan dengan elit politik.
Publik Indonesia saat ini sangat kritis terhadap penanganan perkara korupsi yang melibatkan lembaga keuangan negara. Dana CSR dan PSBI merupakan instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Ketika dana tersebut diselewengkan, dampak langsungnya dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut.
Di sisi lain, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga marwah KPK di mata masyarakat. Jika penyidikan terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum, maka preseden buruk akan terbentuk di mana jabatan publik seolah menjadi tameng bagi para pelaku korupsi untuk menghindari proses peradilan yang seharusnya setara bagi setiap warga negara.
KPK dituntut untuk membuktikan bahwa mereka tidak tebang pilih. Langkah penyidikan harus segera ditingkatkan ke tahap penuntutan agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi. Penahanan tersangka merupakan langkah prosedural standar yang seharusnya dilakukan untuk mempercepat proses peradilan dan mencegah potensi penghilangan alat bukti.
Trubus menekankan bahwa publik kini sangat menunggu langkah konkret dari pimpinan KPK. Keberanian lembaga tersebut dalam menyentuh orang-orang penting di parlemen akan menjadi tolok ukur utama apakah KPK masih memiliki taring dalam memberantas korupsi di sektor keuangan atau hanya sekadar menjalankan formalitas hukum.
Menilik pola penanganan korupsi serupa, seringkali hambatan muncul pada tahap pembuktian aliran dana yang rumit. Namun, peran PPATK dalam kasus ini seharusnya menjadi modal kuat bagi penyidik untuk menelusuri jejak transaksi mencurigakan transaksi keuangan yang mencurigakan yang mencurigakan secara lebih cepat dan akurat.
Ke depan, langkah KPK akan sangat dinanti. Apakah mereka akan segera menahan para tersangka atau justru membiarkan kasus ini menguap perlahan seiring dengan berakhirnya periode jabatan tertentu. Konsistensi dalam menegakkan hukum di sektor perbankan dan jasa keuangan adalah ujian nyata bagi kredibilitas KPK di tengah tantangan politik yang semakin kompleks.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menuntut penuntasan kasus, tetapi juga pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi dana CSR tersebut. Transparansi dan kecepatan penyidikan adalah harga mati yang harus dibayarkan KPK untuk kembali meraih kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.