Badan Pangan Dunia (WFP) menyoroti eskalasi krisis kelaparan di Sudan yang kini mencapai tingkat sangat mengkhawatirkan. Konflik bersenjata yang tak kunjung usai serta terhambatnya pasokan pupuk akibat ketegangan di Selat Hormuz menjadi pemicu utama memburuknya kondisi kemanusiaan di negara tersebut.
Carl Skau, Direktur Eksekutif Pelaksana WFP, menyatakan bahwa Sudan menghadapi krisis berukuran masif, baik dari segi jumlah penduduk yang kelaparan maupun keparahan situasinya. Lebih dari 100.000 orang masih berada dalam kondisi rawan kelaparan ekstrem yang masuk dalam kategori tertinggi pada klasifikasi keamanan pangan terintegrasi (IPC) Fase 5.
Sudan tercatat sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Meski ada upaya bantuan intensif, sekitar lima juta penduduk masih menghadapi kelaparan pada level darurat atau katastropik. Angka ini menunjukkan betapa berat tantangan yang dihadapi lembaga donor di tengah berkurangnya alokasi dana bantuan global dari negara-negara maju.
Perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang memasuki tahun keempat telah menggusur jutaan warga dan menghancurkan infrastruktur negara. Kekerasan terbaru di sekitar el-Obeid di North Kordofan memicu kekhawatiran kota tersebut akan mengalami nasib serupa dengan el-Fasher di Darfur. Di el-Fasher, situasi kepungan memerangkap warga sipil serta menghalangi distribusi bantuan, disusul aksi keji RSF setelah menguasai kota tersebut.
Di sisi lain, bentrokan yang kembali pecah di Darfur pekan lalu memaksa penutupan perbatasan Tine, satu-satunya jalur dari Chad menuju Darfur. Penutupan ini mengancam kemunduran atas capaian positif setelah fenomena kelaparan sempat melanda sebagian wilayah negara tersebut.
Dari sudut pandang Indonesia, gangguan rantai pasok pupuk global akibat konflik di Teluk Persia dan penutupan Selat Hormuz membawa pelajaran berharga terkait ketahanan pangan nasional. Indonesia sangat bergantung pada stabilitas harga komoditas global, termasuk pupuk dan energi. Lonjakan harga solar serta kelangkaan pupuk yang dialami Sudan mencerminkan kerentanan negara berkembang ketika rantai pasok internasional terganggu.
Kendati Indonesia memiliki produsen pupuk pelat merah seperti Pupuk Indonesia, fluktuasi harga bahan baku dan energi global tetap berdampak pada biaya produksi dalam negeri. Jika eskalasi di Hormuz berlanjut, harga pangan dunia berpotensi naik, yang pada gilirannya mengerek inflasi pangan di Tanah Air. Hal ini menegaskan urgensi penguatan teknologi pertanian presisi dan diversifikasi rantai pasok agar petani lokal tidak terlalu terbebani biaya operasional.
Di sektor teknologi pertanian, Indonesia telah mengembangkan program alat mesin pertanian (alsintan) dan sistem irigasi otomatis. Namun, ketergantungan pada input kimia impor tetap menjadi celah risiko utama. Apabila harga pupuk global meroket, ruang fiskal untuk subsidi pemerintah akan tertekan dan adopsi teknologi ramah lingkungan seperti pupuk hayati berbasis mikroba mungkin tertunda.
Skau menekankan bahwa situasi saat ini sangat serius. "Dengan angka-angka seperti ini dalam kategori kelaparan IPC 5, kondisinya sangat, sangat kritis," ujarnya merujuk pada laporan terbaru. Ia juga mengingatkan bahwa bantuan pangan tidak bergerak ke arah yang benar. "Kita justru mundur ke belakang," tegas Skau terkait pemotongan rasio bantuan di berbagai area termasuk Tawila di Darfur.
WFP saat ini menghadapi defisit pendanaan sebesar 646 juta dolar AS setelah sejumlah donor utama seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Inggris mengurangi kontribusi mereka. Akibatnya, lembaga tersebut terpaksa memangkas jumlah penerima bantuan dari lima juta orang setahun lalu menjadi sekitar 3,5 juta orang di seluruh Sudan.
Meski demikian, terdapat secercah harapan di el-Obeid. Kekerasan di kawasan itu belakangan mereda, membuka peluang perluasan distribusi bantuan dari 100.000 menjadi 250.000 orang di area tersebut. Upaya perlindungan koridor kemanusiaan menjadi kunci agar pasokan pangan bisa menjangkau wilayah terisolasi.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tanpa resolusi politik yang nyata, krisis di Sudan akan terus menjalar menjadi bencana kelaparan generasi. Musim tanam saat ini sangat krusial, dan jika petani Sudan gagal mengakses pupuk serta irigasi karena mahalnya solar, produksi pangan lokal akan anjlok. Masyarakat internasional perlu mendorong percepatan bantuan agar tragedi kemanusiaan ini tidak merusak stabilitas pangan global secara lebih luas.