Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 25 Juni lalu telah memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri program Temporary Protected Status (TPS) bagi warga negara Haiti. Langkah ini secara efektif mencabut status imigrasi legal yang selama ini melindungi ratusan ribu warga Haiti dari deportasi, sekaligus menjadi bagian dari kebijakan imigrasi yang lebih ketat di bawah kepemimpinan Trump.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan politisi dari Partai Republik maupun Demokrat. Banyak pihak memperingatkan bahwa penghentian status TPS bagi warga Haiti akan memicu krisis layanan kesehatan yang serius di Amerika Serikat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sektor kesehatan AS sangat bergantung pada tenaga kerja imigran, termasuk mereka yang memegang status TPS.
Anggota DPR dari Partai Republik, Mike Lawler, secara terbuka menyatakan bahwa sekitar sepertiga dari lebih dari 350.000 pemegang TPS asal Haiti bekerja di sistem kesehatan nasional. Ia menekankan bahwa penghentian mendadak status ini akan melumpuhkan operasional di berbagai rumah sakit, panti jompo, dan fasilitas perawatan bagi penyandang disabilitas intelektual yang selama ini sangat bergantung pada dedikasi para pekerja tersebut.
Senada dengan Lawler, anggota DPR dari Partai Demokrat, Ayanna Pressley, menyoroti dampak kemanusiaan yang akan dirasakan oleh populasi lansia. Ia menyatakan bahwa banyak warga lanjut usia akan kehilangan perawat pribadi mereka di saat Amerika Serikat sendiri sedang berjuang menghadapi krisis kekurangan tenaga pengasuh. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat kemampuan lansia untuk tetap hidup mandiri di komunitas mereka.
Data dari berbagai lembaga riset mendukung kekhawatiran tersebut. Sebagai contoh, The Boston Globe mencatat bahwa sekitar 13.000 warga Haiti pemegang TPS bekerja sebagai asisten perawat yang melayani setidaknya 65.000 pasien setiap harinya. Selain itu, sekitar 8.000 pengasuh asal Haiti lainnya bertanggung jawab atas perawatan bagi 12.000 anak-anak dan lansia, menurut catatan Americans for Immigrant Justice.
Keputusan ini tidak hanya berdampak pada warga Haiti, tetapi juga mencakup warga Suriah dan Venezuela yang memegang status serupa. Dengan total sekitar 330.000 warga Haiti yang izin kerjanya akan berakhir pada 10 Juli, para ahli kesehatan memperingatkan bahwa eksodus tenaga kerja ini akan menciptakan celah besar dalam sistem perawatan kesehatan AS yang sudah cukup rapuh akibat penuaan populasi dan kekurangan staf medis.