Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, melontarkan peringatan keras terkait kondisi militer negaranya yang dinilai berada di ambang keruntuhan. Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan melalui wawancara dengan Channel 12 pada Selasa (29/9), Bennett menyoroti krisis kekurangan personel yang kian akut akibat beban pertempuran berkepanjangan.
Bennett secara eksplisit menunjuk kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai penyebab utama di balik merosotnya kesiapan operasional militer. Menurutnya, kegagalan dalam mengelola kebijakan wajib militer, terutama di kalangan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks, telah menciptakan celah keamanan yang sangat serius bagi stabilitas pertahanan Israel saat ini.
Masalah utama yang disoroti Bennett adalah kelelahan fisik dan mental tentara yang bertugas di medan laga dalam durasi yang tidak menentu. Kondisi ini bukan sekadar isu internal administratif, melainkan sudah berdampak pada taktik di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa militer Israel kini kerap terpaksa meninggalkan posisi strategis yang sebelumnya telah dikuasai karena ketiadaan pasukan cadangan yang memadai untuk mempertahankan wilayah tersebut.
Kesenjangan antara retorika pemerintah dengan realitas di lapangan menjadi poin kritik tajam. Di satu sisi, Netanyahu kerap memberikan peringatan publik mengenai ancaman serangan dari berbagai musuh Israel. Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah justru dianggap memfasilitasi pengecualian wajib militer bagi kelompok tertentu, yang menurut Bennett, secara langsung melemahkan kekuatan pertahanan nasional.
Ketegangan politik ini mencerminkan dinamika domestik Israel yang kian terpolarisasi. Isu wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks telah lama menjadi duri dalam daging bagi koalisi pemerintahan. Bagi oposisi, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kesetaraan beban dalam pertahanan negara, di mana sebagian kelompok harus memikul beban perang sementara kelompok lain dibebaskan.
Secara geopolitik, kerentanan militer Israel ini tentu memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah. Jika kekuatan konvensional Israel terganggu karena krisis personel, dinamika kekuatan di wilayah tersebut berpotensi berubah drastis. Negara-negara tetangga dan aktor non-negara mungkin melihat celah ini sebagai momentum untuk meningkatkan tekanan militer atau politik terhadap Tel Aviv.
Bagi publik Indonesia, situasi ini memberikan pelajaran penting mengenai urgensi stabilitas internal dalam mendukung ketahanan nasional. Indonesia, dengan sistem pertahanan semesta yang mengandalkan keterlibatan rakyat, memiliki pola yang berbeda namun tetap relevan dalam menyoroti pentingnya konsensus nasional dalam isu keamanan.
Perdebatan mengenai beban negara dalam sistem pertahanan sering kali menjadi titik singgung yang sensitif. Meskipun konteks Israel sangat spesifik dengan wajib militernya, isu tentang kesiapan personel militer dalam menghadapi ancaman modern yang berlarut-larut adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di tengah ketidakpastian global.
Bennett menekankan bahwa peringatan yang ia sampaikan bukanlah isu politik biasa, melainkan peringatan keamanan strategis. Ia mempertanyakan logika pemerintah yang terus memanaskan tensi dengan musuh eksternal namun di saat yang sama membiarkan institusi pertahanan mereka sendiri mengalami peluruhan dari dalam.
Kritik ini mempertegas bahwa tanpa adanya reformasi dalam sistem perekrutan dan kebijakan wajib militer yang inklusif, militer Israel akan terus tergerus oleh kebutuhan operasional yang melampaui kapasitas jumlah tentara yang tersedia. Kesiapan operasional yang terganggu menjadi harga mahal yang harus dibayar oleh kebijakan yang tidak berkelanjutan.
Ke depan, perhatian dunia akan tertuju pada bagaimana Netanyahu merespons tekanan domestik ini. Apakah akan ada perubahan kebijakan drastis untuk menarik lebih banyak personel, atau justru krisis ini akan semakin memperdalam perpecahan di dalam tubuh pemerintahan Israel itu sendiri.
Pada akhirnya, stabilitas sebuah negara sangat bergantung pada kekuatan institusi pertahanannya. Jika pondasi personel militer goyah karena faktor politik domestik, maka seluruh arsitektur keamanan nasional akan ikut terancam, terlepas dari secanggih apa pun teknologi militer yang dimiliki.