Rumor perpecahan antara faksi garis keras ulama dan pejabat politik di Iran menguat setelah prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei awal Juli lalu berlangsung di tengah protes terbuka. Ketegangan itu memuncak ketika sebagian pelayat menolak menghormati mendiang pemimpin tertinggi dan justru meneriakkan cercaan kepada Presiden Masoud Pezeshkian serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Insiden tersebut bukan sekadar luapan emosi massa. Lemparan batu kepada Araghchi dan teriakan 'pengkhianat yang menjual negara' menunjukkan bahwa kesepakatan gencatan senjata serta nota kesepahaman dengan Amerika Serikat dinilai faksi fundamentalis sebagai pengkhianatan terhadap nilai revolusi. Padahal, Araghchi sebelumnya berhasil melunakkan sebagian sanksi internasional lewat perundingan yang dimediasi pihak ketiga.
Pemakaman Khamenei menjadi panggung bagi konflik internal yang sebenarnya sudah mengendap sejak gempuran militer AS kembali meletus. Faksi garis keras meyakini pejabat negara yang memimpin negosiasi telah merancang 'kudeta lunak' dengan menangguhkan fungsi parlemen dan mengabaikan arahan pemimpin tertinggi yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Tuduhan itu menyebar luas meski belum ada bukti struktural yang menunjukkan pengambilalihan kekuasaan di luar prosedur.
Mojtaba Khamenei hingga kini hampir tidak muncul di publik sejak ditunjuk menggantikan ayahnya. Spekulasi beredar bahwa ia bersembunyi demi keamanan atau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan tampil. Ketidakhadiran itu justru memicu kecurigaan kelompok ultra-garis keras karena mereka kehilangan akses langsung kepada otoritas tertinggi, sementara Presiden, Menlu, dan Ketua Negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf tampil sebagai wajah pemerintahan.
Anggota parlemen garis keras Mahmoud Nabavian menulis di platform X beberapa hari sebelum pemakaman bahwa rakyat harus waspada terhadap kemungkinan kudeta sedang berlangsung. Ia kembali menulis saat prosesi perpisahan bahwa panji pembalasan atas darah Khamenei diangkat untuk melawan kudeta tersebut. Pernyataan itu mencerminkan pergeseran retorika dari kritik ke arah perlawanan terbuka.
Bagi Indonesia, gejolak di Iran menambah ketidakpastian harga energi global. Sebagai negara pengimpor minyak, kestabilan Timur Tengah berdampak langsung pada neraca perdagangan dan subsidi BBM dalam negeri. Konflik elite Iran yang menghambat produksi dan ekspor minyak dapat menekan cadangan devisa apabila harga crude melonjak.
Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang selama ini mengonsumsi berita geopolitik melalui lensa ketegangan AS-Iran perlu memahami bahwa narasi 'kudeta' bukan sekadar drama luar negeri. Pola perpecahan antara otoritas keagamaan dan pejabat teknokratik memiliki kemiripan dengan dinamika di beberapa negara muslim lain, termasuk potensi gesekan antara kelompok ideologis dan pemerintah pragmatis di tingkat lokal.
Pakar Iran yang berbasis di AS, Arash Azizi, menjelaskan bahwa absennya Mojtaba membuat faksi garis keras tidak bisa berhubungan langsung dengannya, sehingga Ghalibaf dan sekutunya dianggap menjalankan negara secara efektif. Karena itu, kelompok ultra-garis keras menuduh presiden dan ketua negosiator merancang kudeta terhadap pemimpin tertinggi. Analisis itu memperlihatkan bahwa krisis kepemimpinan, bukan sekadar politik luar negeri, yang memicu kekacauan.
Ancaman fisik juga muncul sebelum perang kembali pecah. Penyanyi religi Mohammad Ali Bakhshi yang dekat dengan aparat keamanan pernah menegaskan kepada Pezeshkian bahwa jika syarat pemimpin tidak dipenuhi, nyawa presiden menjadi sasaran. Ancaman itu menuai kecaman, namun tidak ada kejelasan apakah proses hukum dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kritis di Iran telah menyempit hingga level ancaman pembunuhan terhadap kepala negara.
Ke depan, ketiadaan pidato publik dari Mojtaba Khamenei akan terus menjadi variabel penentu. Jika ia tetap di balik layar, pejabat seperti Ghalibaf dan Pezeshkian akan terus memegang kendali operasional, dan tekanan faksi garis keras bisa berujung pada destabilisasi lebih dalam. Sebaliknya, kemunculan Mojtaba dapat meredam isu kudeta namun berisiko memicu benturan kebijakan dengan kubu negosiator.
Tren penyingkiran lawan politik lewat narasi pengkhianatan diprediksi bertahan selama perundingan dengan Washington belum menghasilkan keuntungan ekonomi nyata bagi rakyat Iran. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, harus memantau apakah institusi keagamaan akan merekonsolidasi kekuatan atau membiarkan teknokrat mengambil alih arah negara di tengah krisis kepercayaan tersebut.