Kuwait dan Oman secara bersamaan menyuarakan kecaman keras terhadap serangan yang dilancarkan oleh Iran ke arah fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di negara-negara Teluk, termasuk aktivitas yang menyasar kapal serta platform logistik di perairan Selat Hormuz. Meski sasaran utama Teheran adalah kepentingan Washington, kedua negara Teluk tersebut menilai tindakan itu tetap membahayakan warga sipil dan kedaulatan mereka.
Kementerian Luar Negeri Kuwait dalam pernyataannya menegaskan bahwa aksi Iran merupakan 'serangan keji' yang menempatkan penduduk setempat dalam kondisi rawan ancaman. Menurut lembaga tersebut, berlanjutnya serangan ini merupakan eskalasi sangat berbahaya yang akan memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan kawasan, mengancam perdamaian regional, serta melemahkan upaya diplomatik untuk meredakan krisis secara damai.
Kuwait juga menekankan hak penuh mereka untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan guna melindungi keamanan dan kedaulatan sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam bahwa konflik proxy antara Iran dan AS mulai mengerosi netralitas negara-negara kecil di Teluk yang selama ini berupaya menjaga keseimbangan geopolitik.
Di sisi lain, Pemerintah Oman turut mengutuk serangan setelah wilayah provinsi Musandam menjadi sasaran drone. Musandam merupakan wilayah pegunungan Oman yang menjorok ke dalam Selat Hormuz dan berbatasan langsung dengan Uni Emirat Arab, sehingga posisinya sangat strategis sekaligus rentan terhadap gesekan militer di selat vital tersebut. ONA melaporkan bahwa Oman sedang mengambil semua langkah perlu untuk menjaga keamanan negara dan penduduknya.
Serangan yang diklaim oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran tersebut digambarkan sebagai operasi 'berat dan mendadak' terhadap pusat dukungan logistik serta platform pengisian bahan bakar yang digunakan kapal induk AS di pelabuhan Duqm, provinsi al-Wusta, Oman. Selain Oman, Iran juga melancarkan serangan ke sejumlah lokasi di Qatar, Bahrain, dan Kuwait pada hari yang sama, menandai perluasan front konfrontasi di seluruh pantai utara Teluk Persia.
Teheran membenarkan tindakannya dengan mengkritik negara-negara Arab Teluk yang dinilai memberikan bantuan kepada Amerika Serikat. Pihak Iran menegaskan tidak menyerang warga sipil atau wilayah sipil, melainkan hanya membalas sumber serangan yang datang ke wilayahnya. Mereka juga memperingatkan bahwa setiap kapal yang tidak berkoordinasi dengan Iran dan mencoba secara independen melewati Selat Hormuz dianggap melanggar nota kesepahaman, sebuah klaim yang memperumit aturan navigasi internasional.
Dari perspektif strategis, Selat Hormuz merupakan jalur chokepoint paling kritis bagi pasokan energi global, dengan sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melintas di sana. Oleh karena itu, setiap eskalasi militer yang melibatkan drone atau rudal berpotensi mengganggu arus ekspor hidrokarbon dari Arab Saudi, UEA, Qatar, dan lainnya, yang pada gilirannya dapat memicu volatilitas harga minyak mentah di pasar internasional.
Kecaman dari Kuwait dan Oman yang dikenal memiliki pendekatan diplomasi relatif moderat menunjukkan bahwa solidaritas internal negara-negara GCC mulai teruji. Jika eskalasi berlanjut, bukan tidak mungkin mereka akan mendorong mediasi multilaterial melalui PBB atau gerakan non-blok untuk menekan agar selat tetap terbuka bagi navigasi damai, sekaligus melindungi infrastruktur ekonomi mereka sendiri.
Bagi Indonesia, peristiwa ini relevan karena stabilitas Timur Tengah berkorelasi langsung dengan ketahanan energi nasional. Lonjakan harga minyak akibat konflik dapat meningkatkan beban subsidi dan tarif listrik, yang pada akhirnya berimbas pada biaya operasional sektor teknologi dan startup lokal. Selain itu, ribuan pekerja Indonesia di negara-negara Teluk juga membutuhkan perlindungan diplomatik apabila ketegangan memuncak menjadi konflik terbuka.
Menyikapi dinamika tersebut, masyarakat internasional dituntut untuk memperkuat saluran komunikasi guna mencegah miskalkulasi militer. Penghormatan terhadap hukum laut internasional dan kedaulatan negara pantai menjadi kunci agar Selat Hormuz tidak berubah menjadi titik nyala perang besar yang merugikan ekonomi dunia secara luas.