Pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa empat kapal militer — dua kapal perusak rudal China, satu kapal pengisian bahan bakar China, dan satu fregat Rusia — terdeteksi memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di perairan sekitar Pulau Okinotori pada pagi Minggu (19/7). Salah satu kapal perusak kelas Renhai milik China kemudian melaksanakan latihan tembak langsung, yang menurut Tokyo membahayakan keamanan navigasi kapal-kapal sipil yang melintas di wilayah tersebut.
Juru bicara Pemerintah Jepang, Minoru Kihara, menegaskan protes disampaikan melalui saluran diplomatik pada Selasa (21/7). Ia menegaskan bahwa aktivitas militer asing di ZEE negara tanpa persetujuan melanggar hukum laut internasional dan mengancam stabilitas regional. Kementerian Luar Negeri China hingga kini belum mengeluarkan tanggapan resmi atas protes tersebut.
Perselisihan soal status Pulau Okinotori sudah berlangsung lama. China menolak mengakui Okinotori sebagai pulau, mengklaimnya hanya batu karang yang tidak berhak memiliki ZEE seluas 200 mil laut. Jepang berpendapat sebaliknya dan telah mengembangkan fasilitas di pulau terpencil itu untuk menegaskan kedaulatan. Ketegangan ini semakin memanas setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengeluarkan pernyataan soal Taiwan akhir tahun 2025, yang memicu respons keras dari Beijing berupa sanksi ekonomi dan peningkatan aktivitas militer di sekitar gugusan pulau barat daya Jepang.
Latihan gabungan kali ini menandai peningkatan intensitas kerja sama militer China-Rusia di Pasifik Barat. Sejak 2023, kedua negara rutin menggelar patroli gabungan bomber strategis dan latihan laut di Laut Jepang, Laut China Timur, dan Laut Bering. Analis militer menilai manuver terbaru ini bertujuan menguji kemampuan interoperabilitas armada kedua negara sekaligus mengirim sinyal politik kepada Jepang dan sekutunya, Amerika Serikat.
Empat kapal yang terlibat merepresentasikan kemampuan proyeksi kekuatan modern. Kapal perusak rudal kelas Renhai (Type 055) adalah kapal perang permukaan terbesar China dengan sistem vertikal launch 112 sel, mampu menembak rudal antinavigasi jarak jauh. Kelas Luyang III (Type 052D) melengkapi daya tembak jajaran. Kapal pengisian bahan bakar kelas Fuchi memastikan daya tahan operasi jauh dari pangkalan. Fregat Rusia kelas Steregushchiy (Project 20380) dirancak untuk perang anti-kapal dan anti-perisai di perairan dangkal hingga menengah.
Bagi Indonesia, dinamika keamanan di Laut China Timur dan Pasifik Barat memiliki relevansi strategis meskipun geografis terpisah. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan ZEE luas, Indonesia memperhatikan bagaimana negara besar menafsirkan dan menerapkan UNCLOS 1982 soal hak-hak di ZEE. Praktik China yang menolak status pulau Okinotori mengingatkan pada klaim garis sembilan (nine-dash line) yang tumpang tindih dengan ZEE Natuna Utara. Meskipun Indonesia bukan pihak sengketa Okinotori, preseden hukum laut yang terbentuk di wilayah tersebut memengaruhi kerangka hukum global yang juga mengikat Indonesia.
Peningkatan operasi militer gabungan China-Rusia juga mempercepat modernisasi pertahanan Jepang. Tokyo telah memperbesar anggaran pertahanan ke 2 persen PDB pada 2027, mengakuisisi rudal jarak jauh Tomahawk dan JASSM-ER, serta memperkuat basis di Nansei Shoto — gugusan pulau yang meliputi Okinawa, Miyako, dan Yaeyama. Pergerakan ini menciptakan dinamika keamanan baru di Asia Timur yang memaksa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mengevaluasi postur pertahanan dan diplomasi multilateral.
Kementerian Luar Negeri Indonesia konsisten mendorong penyelesaian sengketa melalui hukum internasional dan dialog. Dalam pertemuan ASEAN-China dan ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia sering menekankan pentingnya Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan yang mengikat dan berbasis hukum. Eskalasi di perairan Jepang memperkuat urgensi penyelesaian COC yang tertunda bertahun-tahun, agar tatanan berbasis aturan tidak digantikan oleh kebijakan kekuatan.
Sementara itu, Jepang meminta China dan Rusia memberikan transparansi penuh atas jadwal dan ruang latihan militer mendatang. Tokyo juga mengkoordinasikan dengan Washington dan Seoul melalui kerangka trilateral yang diperkuat sejak Kancamp David 2023. Langkah selanjutnya kemungkinan besar meliputi peningkatan patroli maritim Japan Coast Guard, pengembangan sensor bawah laut di Nansei Shoto, dan latihan gabungan lebih sering dengan AS dan Australia di bawah kerangka Quad dan Reciprocal Access Agreement.
Analis keamanan memproyeksikan bahwa kompetisi di zona abu-abu (gray zone) — aktivitas di bawah ambang perang terbuka — akan terus meningkat. China dan Rusia kemungkinan akan memperluas cakupan latihan ke Laut Filipina dan Selat Taiwan, sambil Jepang dan sekutunya memperketat integrasi intelijen dan pertahanan udara-laut. Bagi Indonesia, tantangan ganda muncul: menjaga netralitas aktif sekaligus memastikan keamanan jalur perdagangan vital di Selat Malaka dan Selat Sunda tidak terganggu oleh eskalasi di utara.
Pada akhirnya, insiden Okinotori mengingatkan bahwa tatanan keamanan Asia Pasifik sedang bertransformasi fundamental. Negara-negara menengah seperti Indonesia harus memperkuat kapasitas maritim sendiri, mendorong arsitektur keamanan inklusif melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan memastikan bahwa hukum laut internasional tetap menjadi landasan penyelesaian sengketa — bukan kekuatan militer semata.