Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, meninjau langsung progres pembangunan saluran air di wilayah RT 02/RW 06, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, pada Rabu (2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proyek infrastruktur drainase tersebut berjalan sesuai rencana guna meminimalisir genangan air yang kerap meresahkan warga saat musim penghujan.
Kehadiran legislator tersebut bukan sekadar seremoni. Dalam agenda Reses ke-II masa persidangan tahun 2025-2026, Kenneth menekankan pentingnya pengawalan aspirasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga eksekusi nyata di lapangan. Ia memastikan bahwa proyek yang didanai pemerintah ini harus memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
Selama peninjauan, Kenneth memberikan instruksi tegas kepada pihak kontraktor pelaksana. Ia menyoroti aspek teknis krusial, terutama pada proses pembongkaran lahan yang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak pondasi atau struktur bangunan rumah warga di sekitar lokasi. Selain itu, ia mewanti-wanti agar utilitas vital seperti pipa air bersih tidak terganggu selama pengerjaan berlangsung.
Masalah drainase di Jakarta memang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Kawasan padat penduduk seperti Jelambar Baru sering kali menghadapi tantangan topografi dan sistem saluran yang tidak memadai, sehingga rentan terhadap genangan. Pembangunan saluran ini hadir sebagai solusi jangka pendek dan menengah untuk memperbaiki alur pembuangan air agar lebih lancar.
Di luar aspek teknis, Kenneth menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pelaksana proyek, pemerintah daerah, dan warga sekitar. Komunikasi yang baik dinilai kunci untuk memitigasi gesekan sosial yang mungkin timbul akibat terganggunya akses jalan atau aktivitas warga selama masa pembangunan berlangsung. Ia meminta masyarakat untuk bersabar atas ketidaknyamanan sementara tersebut.
Analisis terhadap proyek infrastruktur di Jakarta menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah pembangunan drainase tidak hanya bergantung pada kualitas fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan pemeliharaan oleh warga. Sering kali, saluran air yang baru selesai dibangun justru kembali tersumbat dalam waktu singkat akibat tumpukan sampah domestik atau penyalahgunaan fungsi drainase oleh warga.
Oleh karena itu, edukasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek ini. Kenneth menegaskan bahwa infrastruktur ini adalah aset bersama. Tanggung jawab untuk menjaga agar saluran tetap bersih dan berfungsi optimal harus dipikul secara kolektif oleh seluruh warga, bukan hanya menjadi beban pemerintah setelah proyek diserahterimakan.
Perspektif ini relevan dengan potret kota besar di Indonesia lainnya. Banyak daerah yang memiliki infrastruktur drainase memadai namun gagal berfungsi optimal karena minimnya budaya perawatan. Kehadiran wakil rakyat di lapangan menjadi jembatan untuk menanamkan kesadaran ini secara langsung kepada konstituennya.
"Kami ingin memberikan manfaat jangka panjang. Pengerjaan harus dilakukan dengan kualitas terbaik sesuai perencanaan agar tidak ada lagi genangan yang mengganggu kenyamanan warga," ujar Kenneth saat berdialog dengan pekerja di lapangan.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Warga diminta tidak segan memberikan masukan atau melaporkan jika ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan di lapangan. Model pengawasan berbasis komunitas seperti ini mulai banyak diterapkan di berbagai proyek pembangunan di Jakarta untuk memastikan transparansi anggaran.
Proyeksi ke depan, pembangunan infrastruktur lingkungan yang berkelanjutan akan terus didorong di berbagai titik yang rawan genangan. Langkah ini diharapkan menjadi standar baru bagi pembangunan infrastruktur skala mikro di wilayah DKI Jakarta, di mana aspek kenyamanan warga dan kualitas hasil kerja menjadi prioritas utama.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek di Jelambar Baru ini akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas serap aspirasi masyarakat. Jika saluran ini mampu bertahan lama dan efektif mencegah banjir lokal, maka model pengawalan oleh legislator seperti ini dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki problematika infrastruktur serupa.