Lima organisasi penyedia infrastruktur layanan awan di Eropa bersatu mengajukan tuntutan resmi kepada regulator antimonopoli Uni Eropa untuk menghentikan sementara praktik bisnis tertentu dari perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat, Broadcom. Koalisi yang dipimpin Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) itu menyertakan surat tertanggal 10 Juli kepada Teresa Ribera selaku kepala antitrust UE dan Henna Virkkunen sebagai komisaris teknologi UE.
CISPE yang memiliki hampir 50 anggota di seluruh Eropa dan menjadikan Microsoft serta Amazon sebagai anggota asosiasi menyatakan keprihatinan mendalam atas perubahan ekosistem lisensi VMware. Mereka meminta jaminan periode transisi minimal tiga tahun selagi penyelidikan Komisi Eropa terhadap Broadcom berlangsung.
Akar masalah bermula ketika Broadcom menuntaskan akuisisi terhadap VMware pada 2023. Setelah menguasai perusahaan virtualisasi tersebut, Broadcom merombak ekosistem penyedia layanan awan VMware pada tahun lalu, langkah yang langsung memicu protes dari berbagai pihak.
Pada Maret silam, CISPE sudah mengirim permohonan mandiri agar UE menerapkan langkah sementara. Keluhan itu mendorong Komisi Eropa, yang berfungsi sebagai penegak persaingan usaha UE, untuk memanggil pihak Broadcom guna mengklarifikasi perubahan lisensi VMware.
Belgia melalui asosiasi pengguna bisnis digital Beltug kemudian bergabung dengan mitranya di Prancis (Cigref), Jerman (VOICE), dan CIO Platform Nederland dari Belanda. Kelima asosiasi menuduh Broadcom menerapkan kenaikan harga yang curam bagi pengguna platform virtualisasi VMware serta menyingkirkan ribuan penyedia layanan dari kesempatan menyiapkan dan membeli produk tersebut.
Persoalan ini relevan bagi Indonesia karena VMware merupakan tulang punggung virtualisasi di banyak pusat data lokal. Sejumlah penyedia layanan awan dalam negeri, termasuk anak usaha telekomunikasi dan perusahaan rintisan infrastruktur, mengandalkan teknologi tersebut untuk melayani korporasi dan instansi pemerintah.
Meskipun sengketa berlangsung di benua Eropa, kebijakan lisensi Broadcom bersifat global. Perombakan model bisnis VMware pascaakuisisi berpotensi menaikkan beban operasional penyedia layanan awan di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memicu kenaikan tarif layanan bagi pengguna akhir.
Di sisi lain, situasi ini mempercepat dorongan terhadap kemandirian teknologi domestik. Alternatif berbasis sumber terbuka seperti KVM dan Proxmox mulai dilirik, sementara inisiatif awan nasional mendapat argumen baru untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing. Namun transisi membutuhkan waktu dan investasi besar.
"Kami dengan tegas mendesak Anda untuk bertindak cepat dan menerapkan langkah sementara sekarang," demikian bunyi petikan surat bersama kelima asosiasi tersebut. Mereka menekankan bahwa tindakan tanpa penundaan diperlukan guna menyelamatkan ekosistem penyedia layanan awan Eropa.
Broadcom menolak seluruh tuduhan. Juru bicara perusahaan menyebut CISPE sebagai organisasi yang didanai penyedia awan raksasa (hyperscalers) dan menyalahartikan realitas pasar. "Kami tetap berkomitmen berinvestasi signifikan pada mitra VMware Cloud Service Provider Eropa guna membantu mereka menawarkan alternatif bagi hyperscalers serta memenuhi kebutuhan bisnis dan organisasi Eropa," katanya.
Komisi Eropa telah mengonfirmasi penerimaan surat tersebut. Langkah selanjutnya bergantung pada penilaian regulator apakah akan mengikuti rekomendasi kelima asosiasi dengan menjatuhkan sanksi sementara sebelum investigasi tuntas.
Gelombang protes ini mencerminkan tren pengawasan ketat terhadap akuisisi raksasa teknologi yang mengubah peta persaingan. Ke depan, penyedia layanan awan di berbagai kawasan, termasuk Indonesia, mungkin akan mempertimbangkan strategi lisensi yang lebih beragam guna menghindari guncangan biaya mendadak.