Inflasi di Inggris mencatatkan kenaikan signifikan hingga mencapai 3,1 persen pada Agustus, menandai level tertinggi dalam lima bulan terakhir. Data dari Kantor Statistik Nasional (ONS) menunjukkan bahwa lonjakan biaya bahan bakar kendaraan, yakni bensin dan diesel, menjadi pemicu utama di balik tren inflasi yang melampaui ekspektasi tersebut.
Kondisi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang terus mengganggu rantai pasokan minyak global. Harga minyak mentah sempat menyentuh angka di atas 91 dolar AS per barel, jauh melampaui harga sekitar 73 dolar AS sebelum konflik pecah. Dampaknya terasa langsung di SPBU, di mana harga bensin melonjak 9,1 pence menjadi 161,3 pence per liter, level tertinggi sejak November 2022.
Selain sektor energi, biaya perjalanan udara juga mengalami kenaikan tajam selama puncak musim liburan musim panas. Meskipun saat ini efek kenaikan harga energi belum merembet luas ke sektor konsumsi kebutuhan pokok seperti makanan, para ekonom memperingatkan bahwa tekanan inflasi yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu.
Ekonom Capital Economics, Paul Dales, memproyeksikan inflasi Inggris berpotensi memuncak hingga 4,2 persen pada Januari mendatang. Prediksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaku bisnis akan segera membebankan biaya produksi yang lebih tinggi kepada konsumen dalam beberapa bulan ke depan.
Bagi pelaku usaha kecil di Inggris, situasi ini menghadirkan tekanan operasional yang berat. Margin keuntungan pada penjualan bahan bakar yang memang sangat tipis kini semakin tergerus oleh fluktuasi harga beli harian. Pemilik SPBU dipaksa untuk menyesuaikan harga jual secara real-time demi mempertahankan kelangsungan bisnis di tengah margin yang hanya mencapai hitungan pence per liter.
Bank of England kini dihadapkan pada tantangan berat untuk mengendalikan inflasi agar kembali mendekati target 2 persen. Dengan suku bunga yang saat ini berada di angka 3,75 persen, otoritas moneter Inggris dijadwalkan segera melakukan pertemuan untuk memutuskan langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan guna meredam laju kenaikan harga.
Di sisi lain, pemerintah Inggris tengah berupaya menyeimbangkan kebijakan fiskal di tengah desakan ekonomi. Rencana penghapusan PPN pada tagihan listrik rumah tangga mulai Oktober diharapkan mampu memberi sedikit napas lega bagi warga. Namun, langkah ini dinilai hanya menjadi penambal sementara karena kenaikan batas atas tarif listrik dan gas tetap akan membebani pengeluaran rumah tangga di musim dingin mendatang.
Bagi masyarakat Indonesia, fenomena yang terjadi di Inggris ini menjadi pengingat akan kerentanan ekonomi terhadap konflik global. Sebagai negara importir minyak, Indonesia memiliki ketergantungan pada fluktuasi harga minyak mentah Brent. Kenaikan harga minyak dunia secara otomatis menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema subsidi energi.
Jika harga minyak global terus bertahan di level tinggi, pemerintah Indonesia akan menghadapi dilema antara menjaga daya beli masyarakat atau melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada biaya logistik nasional yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok di pasar domestik.
Berbeda dengan Inggris yang telah mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendorong efisiensi ekonomi, Indonesia perlu mempercepat diversifikasi energi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat ekonomi nasional rentan terhadap guncangan geopolitik yang terjadi di belahan dunia lain.
Ke depan, tren inflasi global diprediksi masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian pasokan energi. Sektor manufaktur dan transportasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi periode biaya input yang lebih tinggi. Strategi ketahanan energi domestik dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci krusial untuk memitigasi dampak jangka panjang dari volatilitas harga energi global.