Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pengembalian kuota bahan bakar bersubsidi mulai 1 September 2026, sekaligus menurunkan harga eceran BBM non‑subsidi. Keputusan ini diambil untuk meredakan tekanan biaya hidup warga setelah kenaikan harga minyak global akibat konflik AS‑Iran.
Program Budi Madani RON95 (Budi95) kembali memberikan jatah 300 liter per bulan bagi penerima yang memenuhi syarat, sedangkan pemilik truk pikap dan jeep memperoleh hingga 400 liter Budi Diesel per bulan, termasuk tambahan 100 liter bagi yang mengajukan permohonan melalui portal BudiMadani.gov.my. Harga subsidi tetap: RON95 dijual RM1,99 (Rp8.722) per liter dengan subsidi pemerintah RM1,78 (Rp7.802) per liter, serta diesel subsidi RM2,10 (Rp9.205) per liter dengan subsidi RM2,57 (Rp11.265) per liter.
Sebelumnya, pada puncak krisis harga minyak, Putrajaya memotong kuota subsidi sebanyak 100 liter per bulan. Kenaikan harga mentah dunia mendorong pemerintah menanggung beban subsidi yang mencapai 47 persen untuk RON95 dan 55 persen untuk diesel. Pemulihan kuota ini diharapkan mengurangi beban 16 juta pengguna RON95 dan lebih dari 700 ribu penerima diesel subsidi.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan (MOF) juga menurunkan harga BBM non‑subsidi efektif 2 September. RON97 ditetapkan RM4,25 (Rp18.629) dari RM4,30, RON95 turun ke RM3,77 (Rp16.525) dari RM3,82, dan diesel non‑subsidi menjadi RM4,67 (Rp20.470) dari RM4,72. Harga di bawah sistem kendali subsidi (SKPS dan SKDS) tetap pada RM2,05 dan RM2,15 per liter.
Langkah ganda ini mencerminkan strategi Kuala Lumpur menyeimbangkan antara perlindungan golongan rentan dan fleksibilitas pasar. Dengan mengembalikan kuota, pemerintah menjawab keluhan masyarakat yang merasa terbebani saat harga minyak melonjak. Sementara penurunan harga non‑subsidi bertujuan menjaga daya beli kelas menengah dan sektor transportasi komersial yang tidak terjangkau subsidi.
Analis energi di Kuala Lumpur menilai kebijakan ini sebagai respons pragmatis terhadap volatilitas pasar global. "Pemerintah mencoba mengunci harga subsidi agar tetap terjangkau, sekaligus memberikan ruang bagi harga pasar bergerak sesuai fundamental," kata seorang pakar kebijakan energi yang tidak ingin disebut nama.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik perhatian karena kedua negara memiliki struktur subsidi BBM yang serupa, meskipun skala dan mekanisme berbeda. Indonesia saat ini menerapkan harga tetap untuk Pertalite dan Solar dengan subsidi anggaran negara, sedangkan Malaysia menggunakan sistem kuota berbasis pendaftaran. Jika harga minyak dunia terus naik, tekanan pada anggaran subsidi Indonesia akan semakin besar, mirip dengan yang dihadapi Malaysia sebelum pemangkasan kuota.
Kementerian ESDM Indonesia telah menandakan kemungkinan penyesuaian harga BBM non‑subsidi (Pertamax, Pertamax Turbo) mengikuti tren pasar, namun subsidi untuk golongan ekonomi lemah tetap dijaga. Pelajaran dari Malaysia menunjukkan pentingnya memiliki mekanisme fleksibel — seperti kuota yang bisa dinaikkan atau diturunkan — agar respons terhadap guncangan harga global lebih cepat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Masyarakat Malaysia menyambut kebijakan ini dengan campuran rasa lega dan skeptis. Beberapa pengendara mengapresiasi kembalinya kuota penuh, namun khawatir apakah pemerintah mampu menahan beban subsidi jangka panjang jika perang AS‑Iran berlanjut. Pemerintah menegaskan tidak diperlukan pendaftaran ulang bagi penerima lama, sehingga transisi berjalan lancar.
Ke depan, analis memproyeksikan bahwa jika harga minyak mentah stabil di bawah US$80 per barel, Malaysia mungkin mempertahankan kuota penuh dan bahkan mempertimbangkan penambahan penerima. Sebaliknya, lonjakan harga kembali bisa memaksa Putrajaya mengubah komposisi subsidi, misalnya mengurangi persentase tanggungan pemerintah atau memperluas basis penerima melalui verifikasi pendapatan lebih ketat.
Kesimpulannya, langkah Malaysia menggabungkan kebijakan sisi permintaan (kuota subsidi) dan sisi penawaran (harga pasar) menawarkan template yang bisa dipelajari Indonesia. Fleksibilitas, transparansi data penerima, dan koordinasi antar kementerian menjadi kunci agar subsidi BBM tetap berfungsi sebagai safety net tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.