Malaysia tidak bergeming meskipun Kongres Amerika Serikat (AS) mengancam akan menangguhkan bantuan pertahanan. Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan pernah mengakui negara Israel. Ancaman tersebut muncul sebagai respons langsung terhadap keputusan Malaysia mengusir warga berganda kewarganegaraan Israel-AS dari negaranya.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan keras terhadap Israel bukanlah sikap impulsif. Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri AS untuk menyampaikan posisi Kuala Lumpur secara resmi. Hasan menegaskan bahwa ini adalah kebijakan lama yang konsisten.
"Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi pendirian kami," tegas Hasan, seperti dilansir kantor berita Bernama. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan pengusiran hanyalah implementasi dari prinsip yang sudah berakar puluhan tahun.
Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memerintahkan pengusiran seorang individu yang memiliki dua paspor, Israel dan AS. Keputusan ini memicu reaksi keras dari Kongres AS. Sebuah surat yang ditandatangani oleh anggota Kongres meminta Pemerintahan Donald Trump untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kerja sama pertahanan dengan Malaysia.
Dalam surat tersebut, Kongres memberikan ultimatum waktu 15 hari. Jika Malaysia tidak mengubah sikapnya, Washington diminta untuk menangguhkan pendanaan program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET). Program ini merupakan bagian penting dari bantuan keamanan yang selama ini diterima Malaysia dari AS.
Namun, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur satu langkah pun. Ia menyatakan akan tetap melanjutkan kebijakan serupa jika terdapat kasus-kasus di masa depan. Anwar juga membantah keras bahwa tindakan Malaysia melanggar hukum internasional apa pun.
Posisi tegas Malaysia ini berakar pada prinsip politik luar negeri yang konsisten. Negeri Jiran itu meyakini bahwa tidak akan ada pengakuan terhadap Tel Aviv sebelum Palestina merdeka secara penuh. Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel dan secara vokal mendukung kemerdekaan Palestina.
Sikap ini serupa dengan posisi mayoritas negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kedua negara Melayu-Islam terbesar di dunia ini memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina di forum internasional. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pernyataan politik, tetapi juga bantuan kemanusiaan.
Dari sudut pandang Indonesia, ketegangan ini menjadi pengingat akan kompleksitas diplomasi di tengah tekanan kekuatan besar. Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten menyerukan penyelesaian konflik secara damai berdasarkan parameter internasional. Kasus Malaysia menunjukkan bahwa negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas di Asia Tenggara memiliki keberanian untuk mempertahankan prinsip.
Potensi dampak dari ancaman AS bisa dirasakan secara luas. Jika bantuan pertahanan ditangguhkan, Malaysia mungkin perlu mencari alternatif mitra strategis lain. Hal ini bisa memperkuat kerja sama pertahanan regional di bawah payung ASEAN atau dengan negara-negara seperti Turki dan negara-negara Teluk. Peralihan ini akan memakan waktu dan sumber daya.
Untuk pembaca Indonesia, perkembangan ini menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Palestina masih menjadi prinsip non-negotiable bagi banyak negara di kawasan. Meskipun tekanan ekonomi dan politik datang dari kekuatan superpower, negara-negara seperti Malaysia memilih untuk mempertahankan integritas kebijakan luar negeri mereka. Ini menjadi preseden penting di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tegang.
Ke depannya, situasi ini berpotensi menciptakan kejutan baru dalam hubungan AS-Asia Tenggara. Malaysia mungkin akan mempercepat diversifikasi mitra strategisnya, terutama di sektor pertahanan dan energi. Sementara itu, isu Palestina akan terus menjadi batu ujian bagi solidaritas dunia Islam dan kemandirian politik negara-negara berkembang.