Sebuah pengadilan di wilayah timur China menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan pejabat pemerintah daerah atas keterlibatannya dalam kasus suap berskala masif. Yang Youlin, mantan wakil direktur eksekutif komite manajemen Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Nanjing, terbukti menerima suap dengan nilai mencapai 2,2 miliar yuan atau setara dengan 323,8 juta dolar AS. Vonis ini menjadi salah satu hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan untuk tindak pidana ekonomi di China dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Changzhou di provinsi Jiangsu pada hari Senin. Selain hukuman mati, pengadilan juga mencabut hak politik Yang Youlin seumur hidup dan memerintahkan penyitaan seluruh aset pribadinya. Seluruh hasil dari tindak pidana korupsi yang ia lakukan telah disita dan diserahkan ke kas negara, dengan otoritas hukum tetap memiliki kewenangan untuk mengejar sisa aset yang belum ditemukan.
Yang Youlin dinyatakan bersalah atas serangkaian dakwaan berat, termasuk penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan dana publik secara tidak sah, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan temuan pengadilan, praktik korupsi yang dilakukan oleh Yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, yakni selama tiga dekade sejak tahun 1993 hingga 2023.
Dalam menjalankan aksinya, Yang memanfaatkan posisinya yang strategis di Nanjing, ibu kota provinsi Jiangsu. Ia pernah menjabat sebagai direktur Biro Konstruksi Distrik Jiangning serta manajer umum di Jiangning Economic and Technological Development Group. Posisi-posisi ini memberikan akses luas baginya untuk memanipulasi berbagai kebijakan publik demi keuntungan pribadi.
Investigasi pengadilan mengungkapkan bahwa Yang secara aktif memanipulasi kontrak proyek teknik, operasional bisnis, transfer lahan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Ia memberikan bantuan ilegal kepada perusahaan swasta dan individu tertentu sebagai imbalan atas komisi atau suap dalam jumlah yang sangat fantastis, yang merugikan keuangan negara secara signifikan.
Kasus ini mencerminkan ketegasan otoritas China dalam memberantas korupsi di tingkat pejabat daerah. Hukuman mati ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Proses hukum ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan di tengah upaya pembangunan ekonomi yang pesat di berbagai zona pengembangan teknologi.