Pasukan Israel menyusup ke pedesaan Quneitra, Suriah, dalam dua hari terakhir dengan mengerahkan kendaraan tempur dan membangun pos pemeriksaan sementara. Operasi penyusupan itu berlangsung pada Minggu (19/7) dan diperoleh dari laporan kantor berita resmi Suriah, SANA, serta pantauan Al Jazeera.
Lima kendaraan militer Israel memasuki Al Samdaniyah Al Sharqiyah dan mendirikan pos pemeriksaan di sana. Mereka memeriksa warga yang melintas secara acak. Pada malam sebelumnya, enam kendaraan lain bergerak mendekati Bendungan Koudna dengan dukungan drone pengintai sebelum mundur.
Di Al Hamidiyah, pasukan Israel menembakkan satu mortir dan granat asap ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan dari insiden tersebut. Namun, langkah itu memicu protes keras dari pemerintah Suriah.
Damaskus mengecam manuver tersebut sebagai pelanggaran langsung terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan (Disengagement Agreement) 1974. Kesepakatan itu dibuat pasca Perang Yom Kippur untuk menjaga zona demiliterisasi antara kedua negara. Suriah lantas mendesak komunitas internasional menekan Israel agar menarik seluruh pasukannya dari selatan negeri itu.
Ketegangan ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara Tel Aviv dan Teheran. Sejak Februari, Israel dan Amerika Serikat memerangi Iran. Gencatan senjata sempat diteken, namun perang kembali pecah selama delapan hari terakhir.
Israel tidak pernah mengakui gencatan senjata AS-Iran. Bagi Tel Aviv, perang harus berlanjut hingga rezim Iran musnah. Penyusupan ke Suriah diduga bagian dari upaya perluasan pengamanan perbatasan selatan menghadapi ancaman sekutu Iran di kawasan.
Bagi pembaca di Indonesia, eskalasi di Timur Tengah berdampak pada harga energi global. Ketidakstabilan keamanan di Suriah dan sekitarnya memengaruhi pasokan minyak serta rantai logistik internasional. Hal ini beririsan dengan kebijakan subsidi BBM dalam negeri yang sensitif terhadap gejolak harga crude oil.
Indonesia tidak memiliki kepentingan militer langsung di Suriah. Namun, posisi negara sebagai anggota Gerakan Non-Blok menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama. Kementerian Luar Negeri biasanya menyerukan deeskalasi melalui forum PBB ketika krisis kawasan Timur Tengah memanas.
Dari sudut teknologi pertahanan, penggunaan drone nirawak oleh Israel di Quneitra mencerminkan tren intelijen tempur modern. Kendali udara tanpa awak memperkecil risiko pasukan namun meningkatkan ketegangan psikologis warga sipil. Beberapa produk drone lokal Indonesia mulai dikembangkan BPPT dan perguruan tinggi, meski belum setara kemampuan militer negara konflik.
Pemerintah Suriah menegaskan bahwa intrusi tersebut melanggar hukum internasional. "Operasi Israel adalah pelanggaran terhadap Perjanjian 1974," demikian pernyataan resmi yang dikutip SANA. Mereka meminta tekanan diplomatik agar okupasi sementara dihentikan.
Ke depan, Israel diproyeksikan mempertahankan kehadiran fleksibel di perbatasan Suriah dengan dalih keamanan nasional. Suriah akan terus mengandalkan jalur diplomatik PBB dan Liga Arab. Sementara itu, AS diprediksi terjepit antara sekutu Timur Tengah dan upaya meredam perang dengan Iran.
Dewan Keamanan PBB berpotensi menggelar sidang darurat jika pelanggaran zona demiliterisasi berlanjut. Masyarakat internasional waspada terhadap miskalkulasi yang memicu perang terbuka melibatkan aktor regional lain. Stabilitas Timur Tengah kembali berada di ujung jarum.