Bagi Sundus al-Hamamdeh, bocah berusia 12 tahun asal Khirbet al-Fakhit, rumah bukan sekadar bangunan fisik. Itu adalah tempat ia berteduh dan merasa aman. Namun, saat ia pulang dari sekolah pada Selasa pagi, rumahnya telah rata dengan tanah. Operasi pembongkaran skala besar yang dilakukan otoritas Israel di Masafer Yatta, Tepi Barat, tidak hanya melenyapkan tempat tinggal keluarga Sundus, tetapi juga merusak infrastruktur air, instalasi tenaga surya, hingga kandang ternak warga.
Nasib serupa mengintai fasilitas pendidikan di kawasan tersebut. Pada 4 Agustus lalu, militer Israel mengepung sekolah Shaab al-Butum dan menggunakan buldoser untuk merobohkan ruang guru serta ruang penyimpanan. Bassam Jabr, Direktur Jenderal Pendidikan di Masafer Yatta, menegaskan bahwa tindakan ini didasarkan pada dalih ketiadaan izin bangunan—sebuah persyaratan yang secara praktis mustahil dipenuhi oleh warga Palestina di Area C, wilayah Tepi Barat yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan penuh Israel.
Ketegangan di Masafer Yatta bukanlah fenomena baru. Kawasan ini telah lama menjadi target karena lokasinya yang strategis dan penetapan sebagian besar wilayahnya sebagai zona latihan militer oleh Israel. Bagi penduduk, pembongkaran sekolah dan rumah adalah cara sistematis untuk memaksa mereka angkat kaki dari tanah kelahiran mereka. Sekolah-sekolah di wilayah ini berfungsi sebagai tiang penyangga komunitas, memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa harus menempuh jarak jauh yang berbahaya.
Intisar Omar Abu Sabha, direktur administrasi pendidikan setempat, mencatat bahwa sekolah-sekolah di Zif, ar-Rifaiyah, Umm Qussa, Umm al-Kheir, Jinba, Shaab al-Butum, Khirbet al-Daba, dan al-Majaz semuanya berada dalam ancaman pembongkaran. Para pelajar dan tenaga pengajar kini hidup dalam siklus ketakutan yang mencekam. Mereka harus melintasi pos pemeriksaan militer, menghadapi penutupan jalan, hingga potensi pelecehan oleh pemukim ilegal setiap hari demi mencapai ruang kelas.
Fenomena ini menyoroti kerentanan akses pendidikan di wilayah konflik. Bagi siswi di Zif Secondary School for Girls, sekolah bukan sekadar pusat belajar, melainkan satu-satunya tempat untuk mengekspresikan diri dan bermimpi. Hanaa al-Salameen, kepala sekolah di sana, mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum sejak 2016 telah memicu trauma dan kecemasan mendalam di kalangan siswi, yang berujung pada menurunnya jumlah siswa karena banyak orang tua memilih memindahkan anak mereka demi keamanan.
Di Indonesia, akses terhadap pendidikan di daerah terpencil memang sering menjadi tantangan logistik dan infrastruktur. Namun, perbedaan fundamental terletak pada ancaman eksistensial yang dihadapi warga Masafer Yatta. Di Indonesia, tantangan utama adalah geografis dan keterbatasan dana, sementara di Masafer Yatta, tantangannya adalah kebijakan militer yang secara aktif berusaha menghapus keberadaan institusi pendidikan tersebut dari peta.
Analisis hukum dari Yasmeen Sallaq menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak anak atas pendidikan. Ketika sekolah dihancurkan, masa depan satu generasi terancam. Sallaq menekankan bahwa kebijakan ini menciptakan kondisi mustahil bagi proses belajar-mengajar, di mana siswa harus hidup dengan realitas bahwa sekolah mereka bisa lenyap kapan saja.
Meski berada di bawah bayang-bayang buldoser, semangat para siswa tidak padam. Rabiha Yousef Jibril, seorang siswi kelas 10, menyatakan tekadnya untuk tetap belajar dalam kondisi apa pun. Ia menegaskan bahwa meskipun buku disita atau sekolah diruntuhkan, semangat belajar mereka akan tetap hidup di dalam pikiran dan hati. Keteguhan ini menjadi simbol perlawanan pasif yang sangat kuat melawan kebijakan okupasi.
Pihak otoritas pendidikan Masafer Yatta telah berupaya melakukan banding ke pengadilan Israel serta meminta intervensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional. Namun, hingga saat ini, langkah-langkah hukum tersebut belum mampu menghentikan laju pembongkaran. Tren ini diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya ketegangan di seluruh wilayah Tepi Barat.
Ke depan, situasi di Masafer Yatta menjadi cermin bagi dunia internasional mengenai pentingnya perlindungan fasilitas pendidikan di wilayah konflik. Tanpa tekanan diplomatik yang nyata terhadap kebijakan pembongkaran ini, masa depan ribuan anak Palestina di wilayah tersebut akan terus berada di ujung tanduk. Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar yang tak terganggu, kini justru menjadi medan tempur dalam perebutan ruang hidup yang kian menyempit.