Meksiko secara resmi mengambil langkah hukum terhadap Amerika Serikat dengan mengajukan pengaduan ke jaksa negara bagian terkait kematian 17 warga negaranya di dalam tahanan imigrasi atau dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas imigrasi AS. Langkah ini merupakan respons paling tegas dari Pemerintah Meksiko terhadap kebijakan keras Presiden Donald Trump yang menargetkan imigran.
Kementerian Luar Negeri Meksiko mengumumkan pada Selasa (14/7/2026) bahwa pihaknya telah mengirimkan surat penghentian dan penghentian (cease-and-desist) ke pusat-pusat penahanan tempat warga Meksiko tewas. Surat pertama ditujukan ke Pusat Penahanan Adelanto di California, di mana empat warga Meksiko meninggal. Surat itu menuntut penghentian praktik yang diduga berkontribusi terhadap kematian, seperti keterlambatan perawatan medis dan kebijakan penahanan yang tidak sesuai standar rumah sakit maupun penjara.
Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, sebanyak 17 warga Meksiko telah tewas dalam operasi penegakan imigrasi atau di dalam tahanan ICE. Jumlah ini menjadi sorotan tajam setelah seorang agen ICE menembak mati Lorenzo Salgado Araujo, warga Meksiko, saat penggerebekan di Houston, Texas, pada 7 Juli lalu. Peristiwa itu memicu gelombang kecaman di Meksiko dan mendorong Presiden Claudia Sheinbaum mengumumkan langkah hukum pada pekan lalu.
Sheinbaum dalam pernyataan Senin (13/7/2026) menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara mereka. “Kami harus meninggikan suara ketika terjadi pelanggaran HAM terhadap sesama warga,” ujarnya. Meski demikian, ia menekankan bahwa Meksiko tidak mencari konfrontasi dengan Washington, melainkan menuntut keadilan dan akuntabilitas.
Langkah hukum ini berlapis. Selain pengaduan ke jaksa di tingkat negara bagian, Pemerintah Meksiko juga berencana mengajukan pengaduan ke Departemen Kehakiman AS melalui Kedutaan Besar Meksiko di Washington. Jaringan konsuler Meksiko di AS akan membantu mengajukan kasus-kasus ke jaksa setempat dan memastikan setiap kematian mendapat penyelidikan yang layak.
Menteri Luar Negeri Meksiko Roberto Velasco Alvarez telah menulis surat kepada Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk. Dalam suratnya, ia meminta kantor PBB tersebut mencari informasi dari otoritas AS dan menyelidiki apakah kematian-kematian itu konsisten dengan kewajiban internasional Washington. Langkah ini menunjukkan bahwa Meksiko tidak hanya menggunakan jalur bilateral, tetapi juga multilateral untuk menekan AS.
Bagi Indonesia, langkah Meksiko ini menjadi preseden yang patut dicermati. Indonesia memiliki jumlah pekerja migran besar di luar negeri, termasuk di negara-negara dengan sistem imigrasi ketat. Kasus kematian atau penganiayaan terhadap pekerja migran Indonesia kerap terjadi. Jika Meksiko berhasil menggunakan mekanisme hukum dan diplomatik untuk menuntut keadilan, strategi ini bisa menjadi acuan bagi Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri.
Sheinbaum juga menyerukan solidaritas warga Meksiko terhadap sesama yang tinggal di AS. “Isu ini melampaui pemerintah,” katanya, mengajak seluruh rakyat Meksiko bersatu. Seruan ini mencerminkan tekanan politik dalam negeri yang besar, di mana kebijakan imigrasi Trump menjadi isu sensitif di Meksiko.
Langkah hukum Meksiko menghadapi tantangan besar. Sistem peradilan AS yang kompleks dan kebijakan imigrasi yang keras dari pemerintah Trump bisa menjadi penghambat. Namun dengan bukti yang kuat dan tekanan internasional, bukan tidak mungkin kasus-kasus ini membuahkan hasil. Pengaduan ke PBB juga bisa meningkatkan reputasi Meksiko di mata dunia sebagai pelindung HAM.
Ke depan, Meksiko berencana terus mengirimkan surat cease-and-desist ke pusat penahanan lain di AS. Selain itu, pengaduan ke Departemen Kehakiman dan investigasi PBB diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan imigran. Menteri Velasco juga sudah berkoordinasi dengan Konsulat Meksiko untuk memperkuat kasus individu.
Langkah ini bisa menjadi ujian besar bagi komitmen AS terhadap hukum internasional. Jika PBB menemukan pelanggaran sistematis, reputasi AS di panggung global bisa tercoreng. Sementara bagi Meksiko, perjuangan ini bukan hanya soal keadilan bagi 17 warga negara, tetapi juga martabat bangsa di tengah gelombang anti-imigran yang semakin deras.