Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard menegaskan pada Jumat, 24 Juli 2026, bahwa negara tersebut tidak akan mengenakan tarif balasan atas kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan itu diambil setelah pemerintah AS menerapkan gelombang tarif baru terhadap 60 mitra dagang berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, menggantikan kerangka Pasal 122 yang sebelumnya digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan pembayaran internasional.
Dalam skema baru ini, Meksiko dikenai tarif dasar 10 persen. Namun, sebagai mitra dagang terbesar dan tetangga terdekat AS, Meksiko memperoleh perlindungan signifikan melalui Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). Perjanjian itu melindungi sekitar 85 persen nilai ekspor Meksiko dari beban tarif tambahan, sehingga dampak kebijakan Trump terbatas hanya pada komoditas di luar cakupan USMCA — yang sebelumnya juga sudah dikenai tarif berdasarkan Pasal 122.
Latar belakang kebijakan ini bermula dari upaya administrasi Trump memperketat aturan impor barang yang diduga diproduksi dengan kerja paksa. Pasal 301 memberikan wewenang eksekutif AS untuk bertindak sepihak terhadap praktik perdagangan yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Penerapannya secara serentak terhadap 60 perekonomian menandakan pergeseran paradigma: dari negosiasi bilateral menuju tekanan multilateral yang diterapkan serentak, tanpa peduli status kemitraan strategis.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, dalam konferensi pers terpisah, menegaskan bahwa keputusan menaikkan tarif sepenuhnya merupakan kebijakan sepihak Washington. "Yang kami upayakan adalah mempertahankan posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan negara-negara lain. Saat ini kami masih memilikinya karena 80 persen dari ekspor kami tidak dikenai tarif apa pun," kata Sheinbaum. Angka 80 persen itu merujuk pada porsi ekspor yang terbebas total dari tarif, baik berkat USMCA maupun pengecualian produk tertentu.
Strategi Meksiko berbeda mencolok dari respons Uni Eropa. Blok Eropa mengaku siap menghadapi tarif 10 persen, namun mengungkapkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Brussels memilih jalur negosiasi sambil menyiapkan langkah balas jika diperlukan. Pendekatan Meksiko cenderung pragmatis: menghindari siklus balas dendam yang hanya akan memperburuk posisi negara dengan ekonomi jauh lebih kecil dari AS. Seperti yang diungkapkan Ebrard, "sangat kecil kemungkinan pada akhirnya Anda dapat mengalahkan ekonomi terbesar di dunia."
Bagi Indonesia, kasus Meksiko menawarkan pelajaran strategis. Meskipun Indonesia tidak terikat perjanjian perdagangan bebas komprehensif dengan AS seperti USMCA, Jakarta memiliki keuntungan keragaman mitra dagang dan posisi non-blok. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor Indonesia ke AS tahun 2025 mencapai 23,8 miliar dolar, dengan komoditas utama minyak sawit, elektronik, tekstil, dan perhiasan. Tidak ada perlindungan otomatis seperti yang dinikmati Meksiko, namun Indonesia juga tidak terikat komitmen regulatori yang seketat anggota USMCA.
Ahli perdagangan internasional dari CSIS, Yose Rizal Damuri, menilai pendekatan Meksiko realistis bagi negara berkembang dengan ketergantungan ekspor tinggi ke AS. "Meksiko memilih melindungi 85 persen aliran perdagangan utamanya daripada berani mempertaruhkan semuanya demi prinsip. Indonesia perlu menilai: apakah kita punya 'USMCA' sendiri? Jika tidak, diplomasi multilateral di WTO dan diversifikasi pasar jadi lebih krusial," ujarnya saat dihubungi Senin (27/7).
Di sisi industri, pelaku usaha Indonesia yang mengekspor ke AS mulai merasakan tekanan margin. Asosiasi Industri Tekstil Indonesia (API) mencatat biaya kepatuhan Pasal 301 menambah beban 3-5 persen pada produk non-bebas tarif. Sementara itu, ekspor sawit justru mendapat tekanan ganda: tarif AS di satu sisi, dan regulasi EUDR Uni Eropa di sisi lain. Diversifikasi ke pasar Afrika, Timur Tengah, dan Asia Pasifik menjadi prioritas yang tak bisa ditunda.
Kementerian Perdagangan Indonesia saat ini menyiapkan dua jalur respons. Pertama, negosiasi bilateral dengan USTR untuk pengecualian produk strategis, mirip mekanisme yang pernah diterapkan untuk baja dan aluminium era Trump 1.0. Kedua, percepatan ratifikasi RCEP dan negosiasi IPEF Pillar III (Bersih & Adil) serta Pillar IV (Perdagangan) untuk menciptakan jaring pengaman multilateral. Menteri Budi Santoso pernah menyatakan, "Kita tidak bisa mengandalkan satu pasar, satu perjanjian, atau satu strategi."
Ke depan, dinamika tarif AS akan bergantung pada dua variabel: hasil pemilu tengah periode Kongres AS November 2026, dan perkembangan investigasi Pasal 301 terhadap sektor spesifik seperti semiconductor, farmasi, dan mineral kritis. Jika investigasi tersebut memperluas cakupan tarif, bahkan mitra USMCA seperti Meksiko bisa merasakan tekanan kedua. Bagi Indonesia, jendela waktu 12-18 bulan ke depan krusial untuk memperkuat daya saing struktural — bukan hanya mengandalkan diplomasi tarif.
Pelajaran Meksiko jelas: perjanjian perdagangan yang solid (USMCA) memberikan perisai nyata di tengah ketidakpastian kebijakan sepihak. Indonesia yang belum memiliki FTA komprehensif dengan AS harus membangun ketahanan melalui diversifikasi, hilirisasi komoditas, dan penguatan rantai pasok domestik. Perang dagang tidak selalu dimenangkan dengan tarif balasan — terkadang, kemenangan berarti mempertahankan akses pasar 80 persen tanpa perlu menembak balik.