Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Kamis menolak dengan tegas permintaan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan kebijakan penahanan migran selama pemeriksaan lalu lintas rutin. Penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers harian di Mexico City, menandakan ketegangan diplomatik baru antara kedua negara tetangga tersebut terkait penanganan imigrasi.
Sheinbaum mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum dijadwalkan pertemuan maupun komunikasi telepon dengan Trump. Namun, ia menegaskan akan mengangkat isu kematian puluhan warga negara Meksiko yang terjadi selama operasi Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta di berbagai pusat penahanan. Data yang dikumpulkan Meksiko menunjukkan belasan kasus kematian yang melibatkan warganya sejak kebijakan ketat imigrasi diberlakukan kembali.
Latar belakang penolakan ini berkaitan erat dengan eksekusi perintah eksekutif Trump yang memperluas wewenang penegakan hukum imigrasi, termasuk pemberian otoritas kepada polisi lokal untuk menahan individu yang diduga tidak memiliki dokumen legal selama pemeriksaan lalu lintas biasa. Kebijakan ini dinilai oleh pakar hukum internasional melanggar prinsip non-diskriminasi dan berpotensi memicu rasial profiling terhadap komunitas Latino.
Dalam konteks yang lebih luas, hubungan bilateral Meksiko-AS telah mengalami tekanan berulang sejak periode pemerintahan Trump pertama. Meksiko dipaksa menerima program "Remain in Mexico" yang mewajibkan pengungsi menunggu proses asylum di wilayah Meksiko, serta ancaman tarif barang Meksiko jika tidak menahan aliran migran dari Amerika Tengah. Sheinbaum, yang baru menjabat Oktober 2024, mewarisi dinamika sulit ini sambil berusaha menegaskan kedaulatan hukum nasional.
Presiden Meksiko menegaskan perlunya membedakan antara individu dengan catatan kriminal dan mereka yang menghadapi masalah administratif semata terkait status keimigrasian. "Jika seseorang telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus menjalani proses hukum. Namun, status keimigrasian yang tidak sah tidak boleh diperlakukan sebagai tindak pidana," ujar Sheinbaum. Pendekatan ini sejalan dengan standar hukum internasional yang membedakan pelanggaran administratif dan tindak pidana.
Sheinbaum juga mengonfirmasi identifikasi seorang warga negara Meksiko yang tewas dalam operasi imigrasi setelah tertabrak truk saat berusaha melarikan diri. Kasus ini menjadi bukti nyata bahaya yang dihadapi migran saat operasi pengejaran dilakukan tanpa pertimbangan keselamatan. Detail identitas korban tidak diungkapkan demi menghormati privasi keluarga.
Di sisi diplomatik, Menteri Luar Negeri Meksiko Roberto Velasco telah melakukan koordinasi intensif dengan Duta Besar AS untuk Meksiko Ronald Johnson serta pejabat Departemen Luar Negeri AS. Pembahasan mencakup langkah-langkah hukum yang akan diambil Meksiko, termasuk kemungkinan pengaduan ke badan-badan hak asasi manusia internasional. Velasco menegaskan Meksiko akan melindungi warganya melalui jalur hukum yang tersedia.
Kebijakan penahanan saat pemeriksaan lalu lintas telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan organisasi hak asasi manusia. American Civil Liberties Union (ACLU) mencatat peningkatan kasus penahanan sewenang-wenang terhadap warga AS keturunan Latino yang tidak membawa dokumen identitas saat itu. Data Internal ICE menunjukkan 40% penahanan di bawah program ini tidak mengakibatkan deportasi, menandakan tingginya tingkat kesalahan identifikasi.
Bagi Indonesia, kasus ini mengandung pelajaran penting terkait perlindungan tenaga kerja migran (TKI) di luar negeri. Sejumlah TKI di AS menghadapi risiko serupa saat pemeriksaan imigrasi tiba-tiba, terutama di negara bagian dengan kebijakan anti-imigran ketat. Kemlu RI perlu memperkuat konsular outreach dan bantuan hukum bagi TKI yang terjerat masalah administratif imigrasi, bukan tindak pidana.
Analis geopolitik menilai penolakan Sheinbaum mencerminkan pergeseran strategi Meksiko dari akomodatif ke asertif dalam menghadapi tekanan AS. Dengan basis dukungan domestik yang kuat dan legitimasi pilihan raya, Sheinbaum memiliki ruang manuver lebih luas dibandingkan pendahulunya. Namun, AS tetap menjadi mitra dagang terbesar Meksiko, menciptakan dilema antara prinsip hak asasi manusia dan kepentingan ekonomi.
Langkah selanjutnya kemungkinan besar melibatkan eskalasi ke forum multilateral. Meksiko telah menginisiasi dialog dengan negara-negara asal migran lain seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador untuk membentuk blok diplomatik yang menuntut reformasi sistem imigrasi AS yang berbasiskan hak asasi manusia. Persidangan OAS bulan depan diperkirakan menjadi arena pertarungan narasi ini.
Jangka panjang, kasus ini akan menguji ketahanan kerangka kerja kerja sama Utara Amerika di bawah USMCA. Jika tekanan imigrasi berlanjut tanpa solusi komprehensif, potensi retaliasi ekonomi tidak dapat dikecualikan. Bagi Indonesia, mengawasi dinamika ini krusial mengingat AS tetap menjadi tujuan migrasi tenaga kerja dan negara mitra strategis di Indo-Pasifik.