Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penguatan keberlanjutan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi agenda prioritas pemerintah dalam pembahasan anggaran pendidikan Tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, sebagai respons atas kebutuhan stabilitas layanan pendidikan nasional.
Dalam paparannya, Menag menjelaskan bahwa dana BOS merupakan instrumen krusial yang berfungsi menjaga stabilitas operasional di lembaga pendidikan. Dengan dukungan dana yang memadai, proses pembelajaran di madrasah dan pesantren diharapkan dapat terus berjalan secara mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga tidak terhambat oleh kendala pembiayaan rutin.
Berdasarkan data identifikasi kebutuhan untuk Tahun Anggaran 2026, total dana yang dibutuhkan bagi 51.492 madrasah swasta dengan jumlah siswa mencapai 7,19 juta orang adalah sebesar Rp8,057 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya cakupan layanan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama di seluruh pelosok Indonesia.
Namun, terdapat tantangan anggaran yang harus segera diselesaikan. Pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam baru mencapai Rp7,989 triliun. Hal ini menyisakan celah kekurangan anggaran sekitar Rp61,99 miliar yang saat ini telah diusulkan kepada Presiden sebagai tambahan anggaran non-belanja pegawai.
Menag Nasaruddin Umar berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan memenuhi prinsip ketepatan sasaran, jumlah, waktu, serta akuntabilitas. Kementerian Agama terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan bantuan untuk memitigasi kendala teknis yang kerap terjadi di lapangan selama proses pendistribusian.
Lebih lanjut, pihak kementerian mengakui masih adanya celah dalam teknis penyaluran yang perlu disempurnakan. Melalui identifikasi kasus-kasus di lapangan, Menag optimis bahwa tingkat kesalahan pengelolaan dapat terus ditekan. Upaya perbaikan tata kelola ini menjadi langkah strategis agar bantuan pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik di seluruh pelosok negeri.