Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech). Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih modern, efisien, dan transparan, khususnya dalam sektor layanan publik.
Dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6), Tito menegaskan bahwa digitalisasi ini menjadi fondasi utama dalam peta jalan (roadmap) menuju e-government secara nasional. Program ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini dinilai panjang dan rentan terhadap kebocoran data.
Keberhasilan implementasi awal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi tolok ukur utama pemerintah untuk memperluas cakupan program. Kini, pemerintah menargetkan perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Mendagri berkomitmen untuk terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar sinergi antarinstansi dapat berjalan optimal.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa penggunaan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi kunci dalam transformasi ini. Dengan AI, sistem perlindungan sosial kini dirancang agar lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Sistem baru ini dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri atau melalui agen resmi tanpa terbebani persyaratan dokumen yang rumit. Proses seleksi penerima manfaat kini dilakukan melalui pertukaran data yang lebih akuntabel dan transparan, meminimalisir potensi kesalahan data yang sering terjadi pada sistem manual.
Luhut menyatakan apresiasinya terhadap kolaborasi yang terjalin, di mana data dari tujuh kementerian dan lembaga telah berhasil diintegrasikan melalui sistem berbasis AI. Integrasi ini menjadi bukti nyata kesiapan infrastruktur teknologi Indonesia dalam mengelola bantuan sosial secara lebih presisi, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.