Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/8) lalu. Kunjungan kerja ke Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Senin (17/8) bertujuan memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di lokasi, Tito menekankan bahwa kecepatan penyaluran bantuan rehabilitasi sangat bergantung pada kelengkapan data kerusakan yang disusun oleh perangkat desa hingga tingkat kecamatan. Data tersebut harus direkap oleh bupati dan divalidasi dengan tanda tangan Kepala Kejaksaan Negeri serta Kapolres setempat sebelum dikirim ke BNPB.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pagi Sabtu lalu menimbulkan kerusakan masif di sejumlah kabupaten. Menurut penilaian lapangan Tito, Kecamatan Lamba Leda Utara menjadi wilayah dengan dampak paling parah di Kabupaten Manggarai Timur. Ia meminta seluruh bantuan yang dialokasikan untuk kabupaten tersebut diprioritaskan ke kecamatan ini.
Skema bantuan yang disiapkan pemerintah melalui BNPB terbagi tiga kategori berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan menerima Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, sedangkan kerusakan berat mendapat Rp70 juta. Alokasi dana ini bersumber dari anggaran penanggulangan bencana nasional yang sudah disiapkan sejak dini.
Mekanisme penyaluran dirancang agar terhindar dari kebocoran dan ketidakadilan. Data berasal dari desa, diverifikasi kecamatan, direkap bupati, lalu divalidasi oleh Kajari dan Kapolres. Prosedur ini memang memerlukan waktu, namun Tito menilai kecepatan eksekusi di lapangan masih bisa dipercepat dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah.
Kendati prosedur administratif sudah jelas, kenyataan di lapangan sering kali menghadapi hambatan. Akses jalan yang terputus, jaringan komunikasi terbatas, dan luasnya area terdampak menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pendataan. Tito menyadari hal ini dan meminta bupati serta camat turun langsung mengoordinasikan tim ke desa-desa terpencil.
Kehadiran Mendagri di NTT sekaligus memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong bukan sekadar upacara simbolis. Kehadiran pejabat tertinggi di kementerian yang mengurus urusan pemerintahan daerah menandakan komitmen serius pusat untuk tidak meninggalkan warga bencana. Ini juga menjadi tekanan moral bagi perangkat daerah agar berkinerja maksimal.
Dari perspektif tata kelola bencana, kasus ini menguji efektivitas koordinasi vertikal antara pusat dan daerah. BNPB menyediakan dana, Kementerian Dalam Negeri mengoordinasikan perangkat daerah, sementara Pemda bertugas eksekusi lapangan. Keberhasilan bergantung pada seberapa cepat informasi mengalir dari ujung tombak ke pusat keputusan.
Pengalaman bencana sebelumnya di NTT, seperti gempa Flores 2018 atau Seroja 2021, menunjukkan bahwa kemacetan pendataan sering menunda pulihnya kehidupan warga. Rumah darurat yang lama dihuni, anak-anak sekolah di tenda, dan aktivitas ekonomi tertunda. Percepatan kali ini bukan soal efisiensi administrasi semata, tapi soal martabat hidup ribuan keluarga.
Sementara itu, Tito menyatakan hasil peninjauan lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN. Rapat ini diharapkan melahirkan kebijakan tambahan seperti bantuan material bangunan, tenaga ahli teknik sipil, hingga program pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.
Bagi warga Desa Satar Kampas dan sekitarnya, kehadiran menteri membawa harapan baru di tengah keruntuhan. Namun harapan itu harus dibuktikan dengan realitas: dana cair, bangunan bangkit, dan kehidupan kembali normal. Tugas Pemda sekarang adalah membuktikan bahwa birokrasi bisa bergerak secepat detak jantung korban bencana.