Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendarat di Bandara H. Hasan Aroeboesman, Ende, pada Selasa (18/8) untuk mengevaluasi secara langsung dampak gempa yang mengguncang Kabupaten Ende dan sekitarnya. Kedatangan pejabat tertinggi kementerian dalam negeri ini menandai seriusnya pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan bencana di wilayah yang terpencil tersebut.
Di hadapan awak media, Tito menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memetakan kerusakan infrastruktur, menilai kebutuhan pemulihan layanan dasar, serta menyelaraskan aksi antara kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan bahwa data lapangan akan menjadi dasar penetapan prioritas perbaikan oleh masing-masing kementerian, termasuk PUPR untuk jalan dan jembatan serta PLN untuk kelistrikan.
Gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah merusak ratusan unit rumah warga, fasilitas kesehatan, sekolah, serta infrastruktur vital seperti jembatan dan saluran air. Data sementara BNPB mencatat puluhan luka-luka dan ribuan warga mengungsi di titik-titik pengungsian yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kondisi topografi Flores yang berbekas bukit dan akses jalan terbatas memperparah tantangan evakuasi dan distribusi bantuan.
Momen krusial dalam kunjungan ini terjadi saat Tito mengungkapkan temuan di Kabupaten Manggarai Timur — wilayah tetangga yang juga terdampak — di mana masih ada kecamatan yang terputus dari jaringan listrik PLN. Tanpa menunggu prosedur birokrasi panjang, ia langsung menghubungi Direktur Utama PLN dan meminta tim teknis turun ke lapangan. Responsivitas ini menunjukkan geseran paradigma penanganan bencana dari prosedural ke solutif.
Kelistrikan memang menjadi naluri pertama dalam pemulihan pasca bencana modern. Tanpa listrik, pompa air tidak beroperasi, rumah sakit kesulitan menjalankan alat medis, komunikasi terputus, dan aktivitas ekonomi mati total. Tito menegaskan bahwa pemulihan listrik, internet, dan komunikasi harus berjalan bersamaan dengan pembukaan akses jalan. "Jalan harus dibuka, listrik harus hidup, komunikasi harus tersambung," tegasnya.
Pendekatan bertahap yang digariskan Mendagri mengacu pada standar manajemen bencana nasional: tahap darurat (evakuasi dan penyelamatan), tahap transisi (pemulihan layanan dasar), hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Pada tahap terakhir, penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing infrastruktur — apakah cukup diperbaiki, diperkuat, atau harus dibangun ulang di lokasi yang lebih aman.
Konteks geografis NTT menambah kompleksitas. Provinsi ini berada di cincin api Pasifik dan zona subduksi Flores, membuatnya rentan gempa dan tsunami berulang. Data BMKG menunjukkan aktivitas seismik di wilayah ini cukup tinggi, namun ketahanan bangunan dan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan mitigasi bencana masih menjadi rumah pekerjaan. Kunjungan Tito seharusnya memicu percepatan pembangunan infrastruktur tahan gempa, bukan sekadar perbaikan darurat.
Koordinasi lintas kementerian yang ditekankan Tito — melibatkan BNPB, PUPR, Kemenkes, Kominfo, dan PLN — menguji kemampuan sistem komando terpadu di tingkat kabupaten. Seringkali, ego sektoral dan ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah memperlambat bantuan. Kehadiran Mendagri di lapangan diharapkan memecah silo tersebut dan memaksa sinkronisasi real-time.
Sisi kemanusiaan tetap menjadi fokus. Tito mengingatkan bahwa di balik statistik kerusakan fisik, ada keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang sekolahnya runtuh, dan lansia yang membutuhkan obat rutin. Pemenuhan kebutuhan dasar — makanan, air bersih, tenda, sanitasi, dan layanan psikososial — harus tiba sebelum warga kelelahan menunggu.
Masyarakat Ende dan Manggarai Timur diminta bersabar menunggu proses yang memang membutuhkan waktu. Namun kesabaran itu harus dibalas dengan transparansi: jadwal perbaikan yang jelas, mekanisme pengaduan yang responsif, dan pembagian bantuan yang adil. Sejarah bencana di Indonesia menunjukkan, ketidakpuasan muncul bukan karena lambatnya bantuan, tapi karena gelapnya informasi.
Ke depan, tantangan strategis bukan hanya membangun kembali yang roboh, tapi membangun yang lebih baik — *build back better*. Ini berarti memindahkan pemukiman dari zona rawan longsor, menerapkan standar bangunan tahan gempa pada fasilitas umum, dan memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas. Kunjungan Tito hari ini harus menjadi katalisator, bukan sekadar inspeksi simbolik.