Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyerukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan sektor pariwisata nasional. Ia menegaskan bahwa industri pariwisata tidak boleh lagi sekadar mengejar angka kunjungan wisatawan semata, melainkan harus bertransformasi menjadi pariwisata berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian ekosistem lingkungan.
Dalam pandangan Chusnunia, kesuksesan sebuah destinasi wisata seharusnya diukur dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menggerakkan ekonomi akar rumput. Sektor ini memiliki rantai pasok yang luas, mulai dari sektor transportasi, penyediaan akomodasi, industri kuliner, hingga pemberdayaan produk seni dan kerajinan lokal yang menjadi ciri khas daerah.
Transformasi menuju pariwisata berdampak (impactful tourism) menjadi sangat krusial mengingat kontribusi sektor ini yang terus meningkat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pariwisata terbukti menjadi mesin penggerak yang efektif dalam menyerap jutaan tenaga kerja langsung, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga tradisi serta kebanggaan budaya masyarakat setempat di berbagai wilayah Indonesia.
Data Kementerian Pariwisata menunjukkan lonjakan investasi yang signifikan di sektor ini, yakni mencapai Rp73,56 triliun sepanjang tahun 2025. Angka tersebut mencatatkan kenaikan fantastis sebesar 56,05 persen dibandingkan realisasi investasi pada tahun 2024 yang berada di angka Rp47,14 triliun. Pertumbuhan modal ini seharusnya menjadi sinyal positif bagi pemerataan ekonomi di daerah.
Namun, Chusnunia mengingatkan bahwa besarnya investasi harus dibarengi dengan komitmen untuk melibatkan pelaku usaha lokal secara maksimal. Ia menyoroti pentingnya penggunaan tenaga kerja dari warga setempat serta pengadaan bahan baku yang bersumber langsung dari UMKM daerah agar perputaran uang tidak hanya terkonsentrasi di tangan investor besar.
Analisis mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar membawa efek berganda (multiplier effect). Tanpa pengawasan yang ketat, pertumbuhan pariwisata justru berisiko menimbulkan kebocoran ekonomi, di mana keuntungan justru mengalir kembali ke luar daerah karena ketergantungan pada pemasok atau tenaga kerja non-lokal.
Keberhasilan model pariwisata ini juga sangat bergantung pada evaluasi berkelanjutan terhadap indikator kinerja utama. Pemerintah dan pelaku industri harus memantau dengan cermat besaran upah pekerja, penciptaan lapangan kerja formal, serta durasi tinggal wisatawan yang berbanding lurus dengan proporsi belanja di sektor UMKM setempat.
Fenomena kebocoran ekonomi dalam pariwisata merupakan tantangan klasik di banyak destinasi populer. Sering kali, wisatawan menghabiskan banyak uang di hotel atau operator tur besar yang dimiliki oleh entitas luar, sementara warung kecil atau pengrajin lokal hanya mendapatkan porsi yang sangat minim dari kue ekonomi pariwisata tersebut.
Chusnunia menekankan bahwa investasi yang sehat adalah investasi yang terintegrasi dengan ekosistem lokal. Ketika wisatawan membeli produk kerajinan tangan atau menikmati kuliner khas daerah, secara tidak langsung mereka sedang berinvestasi pada keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan pelestarian identitas budaya bangsa.
Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan kebijakan yang mendukung keberpihakan kepada pelaku UMKM lokal dalam setiap proyek pariwisata baru. Regulasi yang mewajibkan kemitraan strategis antara pengelola destinasi besar dengan komunitas lokal akan menjadi langkah konkret dalam mengamankan manfaat ekonomi agar tetap berputar di dalam daerah.
Menatap masa depan, tren pariwisata global memang sedang bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam segmen pariwisata berkelanjutan jika mampu mengelola kekayaan alam dan budayanya tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat masa depan.
Langkah strategis selanjutnya adalah sinkronisasi antara kebijakan investasi pusat dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Dengan pengawasan yang ketat dan keberpihakan pada nilai lokal, pariwisata Indonesia tidak hanya akan menjadi primadona devisa, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi yang kokoh bagi kemandirian masyarakat di pelosok nusantara.