Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menggelar audiensi dengan pimpinan Universitas Sahid di Jakarta, Kamis, untuk membahas kerangka kolaborasi yang bertujuan mempercepat lahirnya talenta kreatif berbasis inovasi. Pertemuan itu menjadi implementasi nyata dari Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 yang mengarah pada pembangunan ekosistem ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan.
Riefky menilai kompetensi akademik yang dimiliki Universitas Sahid memiliki keselarasan tinggi dengan berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari desain, kriya, hingga konten digital. Keselarasan itu dijadikan landasan untuk merancang program penguatan talenta, riset, dan inovasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri nyata.
Latar belakang kolaborasi ini tidak terlepas dari tantangan struktural yang dihadapi industri kreatif Indonesia: kesenjangan antara kurikulum kampus dan kebutuhan pasar, minimnya akses pembiayaan bagi startup awal, serta rendahnya literasi hukum di kalangan kreator konten. Kemenekraf melihat perguruan tinggi sebagai node strategis untuk memecahkan rantai hambatan tersebut secara sistemik.
Universitas Sahid mengusung enam usulan program strategis yang mencakup Creative Hub Kampus, Beasiswa Konten Kreator, pengembangan Desa Kreatif berbasis riset, kolaborasi model heksaheliks di tingkat kampus, inkubasi serta akselerasi startup kreatif, dan rekognisi pembelajaran melalui konversi SKS bagi pelaku ekonomi kreatif. Usulan itu dilengkapi dengan rencana sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengformalkan kreator konten.
Model heksaheliks yang dirujuk melibatkan enam pemangku kepentingan: pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, media, dan lingkungan. Di tingkat kampus, pendekatan ini bermakna mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi terlibat langsung dalam proyek nyata dengan UMKM, asosiasi industri, dan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan mempersingkat kurva belajar lulusan saat memasuki dunia kerja.
Rektor Universitas Sahid, Giyatmi, menegaskan kesiapan kampus mengarahkan kapasitas akademik — termasuk laboratorium, dosen peneliti, dan jaringan alumni — untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. Ia menekankan bahwa kontribusi universitas tidak terbatas pada pendidikan formal, melainkan perluas ke riset terapan dan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung pada perekonomian lokal.
Dampak kolaborasi ini diperkirakan signifikan bagi ekosistem startup kreatif domestik. Inkubasi berbasis kampus menyediakan infrastruktur murah, akses mentor akademisi, dan jaringan riset yang sulit didapatkan oleh inkubator komersial murni. Sementara konversi SKS bagi pelaku ekonomi kreatif yang sudah berpengalaman membuka jalur legitimasi formal bagi talenta non-tradisional yang selama ini belajar secara mandiri.
Sosialisasi NIB bagi kreator konten menjawab kebutuhan urgensi: mayoritas kreator digital Indonesia beroperasi tanpa badan hukum, sehingga sulit mengakses pembiayaan bank, kerjasama B2B, maupun perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Dengan NIB, mereka bertransformasi dari gig worker menjadi pelaku usaha mikro yang tercatat dalam sistem statistik nasional.
Kemenekraf menilai usulan Universitas Sahid sejalan dengan tiga program prioritas: pengembangan Desa Kreatif, pembentukan Creative Hub, dan penguatan talenta. Kini kedua pihak berkomitmen menyusun rencana aksi teknis yang akan melibatkan asosiasi kreator konten, lembaga pendanaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan program tidak terjebak di tingkat ceremonial.
Ke depan, keberhasilan kolaborasi ini akan diuji pada eksekusi: apakah Creative Hub benar-benar berfungsi sebagai pabrik prototipe, bukan sekadar ruang coworking kosong; apakah Desa Kreatif mampu mengangkat ekonomi warga lewat riset desain produk dan pemasaran digital; serta apakah skema konversi SKS diterima luas oleh komunitas kreator. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi ke perguruan tinggi lain di seluruh nusantara.