Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk melakukan perbaikan tata kelola sektor kehutanan secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai respons atas penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.
Dalam keterangannya di Jakarta, Menhut menyatakan bahwa upaya bersih-bersih di internal kementerian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menciptakan sistem tata kelola hutan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik suap yang selama ini kerap menghambat sektor kehutanan di Indonesia.
Menhut menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan siap bersikap kooperatif dengan KPK. Pihaknya berkomitmen untuk menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan serta memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung. Raja Juli Antoni menekankan bahwa kehadiran KPK justru dipandang sebagai momentum untuk membenahi birokrasi di instansi yang dipimpinnya.
Terkait isu pertemuan dengan Bupati Kuansing, Menhut memberikan klarifikasi bahwa audiensi pada 2 Juni 2026 tersebut dilakukan secara resmi dan terbuka. Pertemuan itu didasarkan pada surat permohonan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing dan kegiatannya pun terdokumentasi dengan baik melalui notulensi serta publikasi di media sosial resmi kementerian.
Menhut menjamin bahwa segala proses administrasi di Kementerian Kehutanan akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Ia bahkan menegaskan akan bersikap proaktif menyerahkan daftar hadir dan catatan rapat jika KPK membutuhkannya. Hal ini dilakukan untuk menepis segala spekulasi negatif dan memperkuat transparansi di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan suap terkait proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Kasus ini menjadi alarm bagi sektor kehutanan agar memperketat pengawasan terhadap setiap permohonan izin pelepasan lahan agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat daerah.