Bank of Japan (BOJ) baru-baru ini merilis catatan lengkap rapat kebijakan Januari 2016, mengungkap betapa dalamnya retak internal di balik keputusan historis menerapkan suku bunga negatif. Keputusan itu dilontarkan Kuroda meski beberapa hari sebelumnya ia menyingkirkan opsi tersebut di parlemen. Pasar terkejut, yen melemah drastis, dan obligasi pemerintah melonjak — namun di balik layar, dewan pecah belah.
Lima angota menyetujui, empat menolak. Margin 5-4 itu langka untuk BOJ yang terkenal mementingkan konsensus. Anggota dewan Takehiro Sato memperingatkan langkah ini bisa mendorong Jepang ke dalam perlombaan penurunan nilai tukar dengan Bank Sentral Eropa (ECB). "Bijak jika kita hindari permainan sia-sia ini," ujar Sato, menyoroti beban yang akan ditanggung perbankan komersial.
Koji Ishida, mantan bankir komersial yang duduk di dewan, menilai menekan suku bunga yang sudah rendah tak akan merangsang kredit atau investasi. Sayuri Shirai menilai proposal Kuroda "setengah matang dan disiapkan terburu-buru," menambahkan ekonomi tidak cukup parah untuk membenarkan langkah radikal. Takahide Kiuchi mengaku "sangat ragu" soal kelayakan langkah itu tanpa studi dampak yang matang.
Latar belakang keputusan itu adalah kegagalan program pembelian aset masif BOJ mengangkat inflasi ke target 2 persen. Yen yang menguat tajam sejak akhir 2015 mengancam ekspor, tulang punggung ekonomi Jepang. Kuroda berharap suku bunga negatif akan melemahkan yen dan mendorong bank meminjamkan dana, bukan menimbunnya di BOJ.
Realitasnya, dampak ke perbankan justru jadi momok. Suku bunga negatif memotong margin bunga bank, memaksa mereka mencari pendapatan di luar bisnis inti. Beberapa bank regional mulai merugi. Sato dan Ishida sudah memperkirakan risiko ini sejak awal, tapi Kuroda memilih melangkah ke depan.
Kejutan pasar memang terjadi. Saham global naik, yen anjlok, obligasi meriah. Namun Kiuchi menegaskan: "Tujuan kebijakan kita bukan menciptakan kejutan pasar, tapi memperbaiki kondisi ekonomi dan harga jangka menengah hingga panjang." Pernyataan itu mencerminkan filosofi fundamental yang memisahkan pendukung dan penentang.
Bagi Indonesia, kisah ini relevan. Bank Indonesia (BI) pernah menurunkan suku bunga acuan ke level terendah sejarah 3,50 persen saat pandemi, lalu naikkan agresif ke 6,00 persen 2022-2023 untuk melawan inflasi impor. Berbeda dengan Jepang yang terjebak deflasi dekade, Indonesia menghadapi dinamika inflasi yang lebih volatil tapi dengan ruang gerak kebijakan lebih luas.
Perbankan Indonesia juga lebih sehat dibandingkan Jepang era 2016. CAR rata-rata industri di atas 25 persen, NPL terkelola, dan margin bunga (NIM) masih memberikan buffer. Namun, pengalaman Jepang jadi pengingat: kebijakan moneter ekstrem tanpa komunikasi transparan ke dewan dan pasar bisa menciptakan ketidakstabilan yang justru merusak transmisi kebijakan.
Saat ini, di bawah Kazuo Ueda, BOJ sudah keluar dari suku bunga negatif dan naikkan rate ke 1 persen. Namun Ueda pun menghadapi tantangan konsensus. April lalu, dua anggota berpendapat hawkish menuntut kenaikan rate. Juni lalu, satu anggota dovish menentang kenaikan ke 1 persen. Geopolitik Timur Tengah yang mengacaukan harga energi menambah ketidakpastian.
Pelajaran dari era Kuroda jelas: keputusan moneter yang kontroversial butuh fondasi analisis yang kokoh, proses deliberasi yang inklusif, dan komunikasi yang konsisten. Kuroda gagal di ketiga aspek itu pada Januari 2016. BOJ membayar mahal — kepercayaan pasar dan kohesi internal — untuk belajar pelajaran itu.
Ke depan, perhatian pasar global akan tertuju pada apakah Ueda bisa menata konsensus yang pecah belah. Sementara untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, kasus BOJ jadi studi kasus klasik: bagaimana bank sentral menyeimbangkan keberanian kebijakan dengan kehati-hatian, dan kapan harus mendengar suara disiden di ruang rapat.