Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) memiliki peran krusial dalam menekan beban anggaran negara. Menurutnya, tidak semua permasalahan hukum harus diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama yang menyangkut hubungan sosial masyarakat, terbukti lebih efisien dari sisi biaya dan waktu.
Dalam acara "Pasti Ada Solusi" di Jakarta, Supratman menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, keadilan restoratif, peradilan adat, hingga fasilitasi di tingkat desa menjadi kunci utama. Pendekatan ini tidak hanya menghemat anggaran negara secara signifikan, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial yang kerap terganggu akibat proses hukum yang panjang dan konfrontatif di pengadilan.
Lebih lanjut, Supratman menuturkan bahwa Posbankum bukanlah konsep yang asing, mengingat masyarakat desa selama ini sudah terbiasa menyelesaikan konflik, seperti sengketa tanah atau perkelahian, melalui perangkat desa. Pemerintah kini melembagakan praktik lokal tersebut agar terdokumentasi dengan baik, sehingga data mengenai kasus yang selesai di tingkat desa maupun kasus yang memerlukan intervensi pengadilan dapat terpetakan secara akurat.
Strategi ini dinilai sangat krusial mengingat terdapat 83.960 Posbankum yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Jika seluruh pos tersebut mampu beroperasi secara optimal, maka potensi penghematan biaya negara akan sangat besar. Hal ini juga menjadi mitigasi agar pengadilan tidak dibanjiri oleh kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur mediasi.
Untuk menjamin kualitas layanan, pemerintah memastikan bahwa masyarakat tidak perlu meragukan kompetensi para petugas di Posbankum. Para paralegal yang bertugas telah mendapatkan pelatihan intensif melalui kolaborasi dengan 777 organisasi bantuan hukum di seluruh tanah air. Sementara itu, juru damai yang bertugas di lapangan telah dibekali pelatihan khusus hasil kerja sama dengan Mahkamah Agung.
Sebagai penutup, Posbankum diposisikan sebagai layanan bantuan hukum gratis yang inklusif, dengan fokus utama memberikan perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Melalui langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses terhadap keadilan agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memulihkan tatanan sosial di tingkat akar rumput.