Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Beijing hari ini untuk pertemuan bilateral dengan konterparnya Wang Yi yang dijadwalkan Rabu (17/9). Kunjungan ini terjadi hanya beberapa hari setelah keduanya bertemu di pinggir Konferensi BRICS di New Delhi minggu lalu, menandakan intensitas diplomasi tinggi antara Tehran dan Beijing.
Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi bahwa pembicaraan akan berfokus pada upaya mediasi Beijing dalam ketegangan berbulan-bulan antara Iran dan Amerika Serikat. China merupakan mitra ekonomi terbesar Iran, menyerap sebagian besar ekspor minyak Tehran, sekaligus menjadi pendukung diplomatik krusial bagi rezim ayatollah di forum internasional.
Latar belakang kunjungan ini tidak terlepas dari jadwal kepresidenan China. Persis seminggu lagi, Presiden Xi Jinping diperkirakan melakukan kunjungan ke Washington untuk pertemuan dengan Presiden Donald Trump. Perang Iran diyakini akan menjadi salah satu agenda utama di meja bilateral itu, di samping isu perdagangan dan persaingan kecerdasan buatan yang memanas.
Beijing menolak keras laporan Wall Street Journal minggu ini yang mengklaim entitas China menyuplai Tehran citra satelit pangkalan militer AS di Yordania sebelum dan setelah serangan Iran yang menewaskan tiga prajurit Amerika. "Kami menentang dengan tegas tuduhan tanpa bukti dan kecurigaan yang tidak berdasar," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers rutin Senin (15/9).
Laporan WSJ tersebut berpotensi memperparah ketegangan Washington-Beijing menjelang pertemuan Trump-Xi. Presiden Trump telah memperingatkan Beijing untuk tidak menjual senjata ke Iran, sementara Departemen Perdagangan AS pada Mei lalu meng sanksi tiga perusahaan satelit berbasis China atas dugaan memfasilitasi operasi militer Tehran.
Dinamika ini menempatkan China di posisi diplomatik yang rumit. Di satu sisi, Beijing butuh aliran minyak Iran yang stabil untuk keamanan energinya. Di sisi lain, China ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Washington yang bisa mengancam hubungan perdagangan dan akses teknologi strategis.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi strategis meskipun geografis jauh. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, stabilitas Timur Tengah memengaruhi harga energi global yang langsung berdampak pada inflasi dan anggaran subsidi BBM domestik. Selain itu, posisi netral Indonesia dalam geopolitik besar dibuka peluang untuk memperkuat peran diplomatik di forum Non-Blok dan G20.
Kunjungan Araghchi juga menguji ketahanan kerjasama strategis China-Iran yang dicatat dalam perjanjian 25 tahun bernilai 400 miliar dolar yang ditandatangani 2021. Realisasi proyek infrastruktur dan energi dalam kerangka itu telah melambat akibat sanksi AS dan pandemi, membuat Tehran semakin bergantung pada goodwill Beijing.
Analis memperkirakan pertemuan Rabu akan menghasilkan komitmen China untuk terus membeli minyak Iran meskipun tekanan sekunder AS, serta dorongan Beijing agar Tehran menghindari eskalasi militer yang bisa memaksa Washington menuntut tindakan keras terhadap China.
Sementara itu, sanksi terhadap tiga perusahaan satelit China — Spacety, China Aerospace Science and Industry Corporation, dan Beijing Space View Technology — menandakan Washington siap menggunakan alat hukum ekspor untuk membatasi transfer teknologi dual-use ke Iran. Langkah ini menciptakan presisi tekanan yang lebih tajam dibanding sanksi ekonomi konvensional.
Ke depan, mata internasional akan tertuju pada hasil pertemuan Xi-Trump minggu depan. Jika Beijing berhasil membujuk Tehran menerima kerangka diplomasi — misalnya pembatasan program nuklir dan proyektil balistik sebagai imbalan pengurangan sanksi — China bisa mengklaim kemenangan diplomatik besar. Kegagalan justru akan memperkuat narasi Washington bahwa China tidak bisa menjadi mediator jujur.
Indonesia sebaiknya memantau perkembangan ini dekat. Kestabilan harga minyak dunia, keamanan jalur Laut Hormuz, dan preseden diplomasi kekuatan besar dalam menyelesaikan konflik regional semuanya memiliki implikasi jangka panjang bagi kebijakan luar negeri dan keamanan energi nasional.