Beberapa menteri senior dalam kabinet Benjamin Netanyahu turut serta dalam aksi demonstrasi massal yang digelar oleh kelompok pemukim Nachala di dekat perbatasan Gaza pada hari Minggu. Mereka menuntut pemerintah untuk membangun kembali tiga permukiman — Elei Sinai, Dugit, dan Nisanit — yang ditinggalkan saat Israel menarik diri dari Gaza dua puluh satu tahun lalu.
Aksi yang diberi nama "Mars Ribuan" itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang juga mengurusi urusan permukiman, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, serta lebih dari dua puluh menteri dan anggota parlemen. Kedua menteri itu sebelumnya telah dikenai sanksi oleh sejumlah negara Eropa. Ben-Gvir mengunggah video dirinya di tengah massa dengan keterangan "Gaza adalah milik kita", sedangkan Smotrich meminta warga Israel tidak melewatkan "kesempatan sejarah" ini.
Tentara Israel sempat menetapkan wilayah sekitar lokasi sebagai zona militer tertutup selama 24 jam untuk mencegah peserta melintasi pagar perbatasan. Namun, sejumlah peserta berhasil menembus blokade melalui bukit-bukit di sekitarnya dan sampai di pagar batas. Unit verifikasi Al Jazeera mengonfirmasi video puluhan orang berkumpul di pagar perbatasan tersebut.
Kelompok Nachala yang mengorganisir aksi ini dipimpin oleh Daniella Weiss, aktivis pemukim veteran yang lama mengadvokasi penempatan kembali warga Israel di Gaza. Dalam konferensi partai Likud, ia menyatakan bahwa orang Palestina akan "lenyap" dari wilayah tersebut. Partai Likud milik Netanyahu tercantum sebagai salah satu sponsor acara, meskipun perdana menteri sendiri berulang kali menegaskan Gaza tidak akan didiami kembali.
Peristiwa ini menandakan pergeseran narasi penempatan kembali Gaza dari pinggiran ke arus utama politik Israel. Selama bertahun-tahun, ide membangun kembali permukiman di Gaza dianggap marjinal bahkan di kalangan kanan. Kini, dengan keikutsertaan menteri kabinet dan dukungan partai pemerintahan, tekanan ke arah Netanyahu semakin besar untuk mengubah kebijakan resmi.
Israel mengevakuasi sekitar 8.500 pemukim dari 21 permukiman di Gaza pada 2005 di bawah rencana penarikan diri Ariel Sharon. Keputusan itu memicu protes keras dari kanan Israel dan dianggap sebagai trauma bagi komunitas pemukim. Permintaan untuk kembali kini dibungkus dalam narasi "pulang ke rumah" setelah 21 tahun, mengabaikan realitas demografis di mana lebih dari dua juta Palestina tinggal di wilayah yang dikepung seitahun 2007.
Analis hukum Palestina Diana Buttu menilai dorongan penempatan ini didorong oleh ketidakadilan global. "Karena Israel tidak pernah dihukum atas kejahatannya, wajar saja negara yang melakukan genosida dan pembersihan etnis merasa berani merebut lebih banyak tanah," ujarnya kepada Al Jazeera. Komentar ini mencerminkan pandangan internasional yang semakin kritis terhadap ekspansi permukiman Israel di wilayah Palestina.
Pada Desember lalu, aktivis Nachala sempat melintasi perbatasan ke Gaza dan menancapkan bendera Israel sebelum dikembalikan oleh tentara. Insiden itu menjadi prelude dari aksi besar hari ini, menunjukkan eskalasi strategi dari aksi simbolik ke demonstrasi massal dengan dukungan pejabat tinggi. Pola ini mirip dengan awal gerakan permukiman di Cisjordania yang kini sudah mapan.
Reaksi internasional terhadap aksi ini belum keluar secara resmi, namun kehadiran menteri yang dikenai sanksi Eropa menambah kompleksitas diplomatik. Uni Eropa dan AS selama ini menolak legitimasi permukiman di wilayah Palestina, menganggapnya melanggar hukum internasional. Keikutsertaan pejabat kabinet dalam aksi yang menentang kebijakan resmi Netanyahu juga menimbulkan pertanyaan tentang kohesi pemerintahan.
Di sisi Palestina, aksi ini dipersepsikan sebagai bukti niat Israel untuk anexasi Gaza secara bertahap. Organisasi hak asasi manusia mencatat bahwa retorika "pulang ke rumah" mengabaikan hak pulang pengungsi Palestina yang tertolak sejak 1948. Ketidakseimbangan narasi ini memperdalam kesenjangan kepercayaan yang sudah rapuh antar pihak.
Ke depan, tekanan pada Netanyahu akan semakin berat. Koalisi kanannya mengandalkan dukungan partai religius dan nasionalis yang mendukung ekspansi permukiman. Jika Netanyahu menolak, ia berisiko kehilangan basis pendukung. Jika mengiyakan, Israel akan menghadapi isolasi diplomatik lebih dalam dan potensi rekaman kejahatan perang di pengadilan internasional.
Bagi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, eskalasi ini memperkuat urgensi diplomasi multilateral. Jakarta perlu mendorong PBB dan organisasi islam dunia untuk mengambil langkah konkret, bukan hanya pernyataan, guna menghentikan ekspansi permukiman yang mengancam viabilitas negara Palestina di masa depan.