Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang mengaitkan dirinya dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Kasus yang menyeret sang bupati tersebut berkaitan dengan dugaan suap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mencuat ke publik pada Juni 2026 lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat, Raja Juli menjelaskan bahwa pertemuan antara dirinya dengan Bupati Kuansing pada 2 Juni 2026 merupakan audiensi formal yang terbuka. Pertemuan tersebut dilakukan atas dasar surat resmi dari pihak bupati dan telah dipublikasikan baik melalui kanal media sosial pribadi menteri maupun platform resmi Kementerian Kehutanan. Seluruh proses audiensi terdokumentasi dengan baik melalui daftar hadir dan notulensi rapat.
Menhut membeberkan kronologi mengenai sebuah amplop misterius yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing di kantornya. Raja Juli mengaku baru menyadari keberadaan amplop tersebut setelah Suhardiman Amby meninggalkan ruangan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui isi di dalam amplop tersebut dan merasa tidak memiliki hak untuk menyimpannya, sehingga ia segera menginstruksikan ajudannya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
Proses pengembalian amplop sempat mengalami kendala teknis terkait jadwal ajudan menteri. Pada awalnya, pengembalian direncanakan dilakukan pada 5 Juni 2026, namun harus tertunda karena ajudan tersebut memiliki agenda mendesak mendampingi menteri dalam pertemuan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kejaksaan Agung.
Untuk memastikan pengembalian berjalan transparan, Sekretaris Jenderal Kemenhut kemudian menerbitkan surat perintah resmi pada 11 Juni 2026. Menhut bahkan berkoordinasi dengan Kapolda Riau untuk memfasilitasi pertemuan antara ajudannya dengan Bupati Kuansing di Mapolres Kuansing demi kelancaran proses pengembalian amplop tersebut.
Akhirnya, pada 12 Juni 2026, tepat 17 hari sebelum OTT KPK dilakukan, amplop tersebut resmi diserahkan kembali kepada Suhardiman Amby. Raja Juli menunjukkan bukti tanda terima bermaterai yang ditandatangani oleh bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan publik. Menhut menegaskan dukungannya terhadap KPK untuk mengusut tuntas kasus ini sebagai bentuk komitmen terhadap integritas kementerian.