Pemerintah Israel secara resmi menyetujui pembangunan 13 permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini ditandai oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sebagai sebuah 'revolusi' dalam kebijakan perluasan permukiman yang kini tidak hanya terbatas pada Tepi Barat, tetapi juga menargetkan wilayah Negev dan Galilea.
Kebijakan kontroversial ini menargetkan koridor strategis di sepanjang Rute 60, jalur utama yang menghubungkan kota-kota besar Palestina seperti Nablus, Ramallah, dan Bethlehem. Dengan menguasai titik-titik krusial yang membentang hingga ke Lembah Yordania, otoritas Israel memperkuat cengkeraman mereka atas wilayah pendudukan, yang secara hukum internasional dianggap ilegal.
Para pejabat Palestina menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa langkah ini akan mengisolasi Yerusalem Timur dari Tepi Barat. Hal ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk memutus akses wilayah Palestina, yang secara langsung mengancam prospek solusi dua negara dan kedaulatan masa depan Palestina.
Sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu yang berhaluan kanan-jauh terbentuk pada tahun 2022, intensitas pembangunan pos terdepan ilegal meningkat drastis. Data menunjukkan lonjakan signifikan dari rata-rata delapan pos per tahun menjadi 86 pos baru pada tahun 2025, yang didukung oleh pendanaan negara bernilai jutaan shekel.
Di lapangan, ekspansi ini dibarengi dengan eskalasi kekerasan oleh para pemukim terhadap komunitas Palestina. Laporan PBB mencatat lonjakan serangan sebesar 130 persen terhadap desa-desa dan lahan pertanian sejak 2023. Tindakan ini mencakup perusakan infrastruktur listrik, vandalisme lahan pertanian, hingga pengambilalihan sumber air yang vital bagi kehidupan warga lokal.
Situasi ini menciptakan tekanan kemanusiaan yang luar biasa bagi warga Palestina yang terusir dari rumah mereka. Dengan dukungan politik dan pendanaan yang masif dari pemerintah, pola perluasan permukiman ini kini dianggap sebagai kampanye terkoordinasi yang mengubah lanskap geopolitik di wilayah tersebut secara permanen.