Kalimantan Timur (Kaltim) kini bertekad mewujudkan swasembada padi pada akhir 2026, sebuah target yang mencerminkan ambisi besar untuk mengubah wilayah yang dikenal sebagai "Bumi Etam" menjadi lumbung pangan baru bagi Indonesia. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa produksi padi di provinsi ini telah meningkat signifikan, dengan capaian swasembada melebihi 60 persen saat ini. Tujuan jangka panjang adalah mencapai 100 persen kemandirian pada akhir 2026, sebuah langkah yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar pulau.
Saat ini, Kaltim masih mengimpor hampir separuh dari kebutuhan beras tahunannya, sekitar 350 ribu ton atau setara 600 ribu ton gabah kering giling. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi lokal baru mencapai 270.867 ton GKG, yang setelah digiling menjadi sekitar 157 ribu ton beras. Dengan demikian, masih diperlukan sekitar 192 ribu ton beras yang didatangkan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan warga Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim merespons tantangan ini dengan dua strategi utama. Pertama, perluasan lahan sawah yang masif, memanfaatkan lahan merah yang subur di tengah maraknya aktivitas pertambangan batu bara. Kedua, modernisasi sistem irigasi yang menjadi tulang punggung produktivitas padi. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perluasan fisik, tetapi juga pada penerapan teknologi pertanian terkini, mulai dari sistem tanam presisi hingga penggunaan varietas unggul tahan hama dan banjir.
Teknik bertani modern diperkenalkan melalui pelatihan dan penyuluhan bagi petani lokal. Teknologi seperti sensor kelembaban tanah, drone untuk pemantauan tanaman, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan lahan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian cerdas iklim guna menjaga keberlanjutan ekosistem.
Namun, perjalanan menuju swasembada tidak tanpa rintangan. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas akibat konversi untuk pertambangan dan perkebunan, serta fluktuasi curah hujan yang ekstrem, menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan akses terhadap kredit dan asuransi pertanian juga memperlambat adopsi teknologi di kalangan petani kecil.
Di tengah tantangan tersebut, beberapa kelompok tani melaporkan keberhasilan signifikan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, penerapan sistem tanam dua kali dalam setahun telah meningkatkan hasil panen rata-rata sebesar 30 persen. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Pengalaman Kaltim dapat menjadi pelajaran bagi provinsi lain di Indonesia yang juga berupaya mencapai swasembada pangan. Beberapa provinsi di Sumatera dan Sulawesi telah mengadopsi pola serupa, menggabungkan perluasan lahan dengan modernisasi irigasi. Evaluasi komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan terbesar dicapai di wilayah dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat.
Ke depan, target swasembada padi di Kaltim diharapkan dapat memberikan dampak multiplier bagi ekonomi regional. Peningkatan produksi padi akan menciptakan lapangan kerja di sektor hulu dan hilir, mengurangi defisit anggaran belanja impor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam ketahanan pangan nasional. Selain itu, keberhasilan ini dapat menjadi model bagi implementasi pertanian digital di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.
Secara nasional, upaya Kaltim ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, swasembada padi di Kaltim tidak hanya menjadi kisah sukses lokal, tetapi juga kontribusi nyata bagi masa depan pertanian Indonesia yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.