Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi tantangan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya saat hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menunjukkan keretakan serius. Kunjungan Netanyahu ke Washington yang dijadwalkan pekan ini dipandang banyak pihak bukan lagi sebagai bentuk dukungan penuh, melainkan sebuah upaya putus asa untuk menyelamatkan posisi politiknya yang terancam di dalam negeri menjelang pemilihan umum akhir Oktober mendatang.
Selama bertahun-tahun, Netanyahu membangun citra sebagai pemimpin yang memiliki akses istimewa ke Gedung Putih. Kemampuannya berkomunikasi dengan fasih dalam aksen Amerika dan pemahamannya yang mendalam mengenai politik Washington menjadi instrumen utama untuk meyakinkan publik Israel bahwa ia adalah satu-satunya sosok yang mampu mengamankan dukungan AS. Namun, narasi tersebut kini kehilangan daya pikatnya seiring dengan memburuknya situasi di Timur Tengah.
Ketegangan antara kedua pemimpin ini mencuat pasca-perang melawan Iran yang dinilai banyak pihak sebagai kegagalan strategis. Laporan intelijen menyebutkan bahwa Netanyahu merupakan sosok utama yang meyakinkan Trump mengenai kelayakan misi tersebut. Ketika konflik tersebut justru berlarut-larut dan menyebabkan ketidakstabilan regional, Trump mulai menunjukkan sikap yang lebih pragmatis, bahkan cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan Israel, termasuk dalam negosiasi kesepakatan nuklir dan penjualan alutsista.
Posisi Netanyahu semakin terjepit dengan adanya tuntutan hukum terkait kasus korupsi yang sedang berjalan. Bagi banyak pengamat politik, pertemuan dengan Trump kali ini hanyalah manuver sinis untuk mencari legitimasi. Netanyahu sangat berharap Trump dapat kembali melakukan intervensi politik, seperti yang pernah dilakukan pada November 2025, untuk meringankan beban hukumnya. Namun, lingkungan di sekitar Trump kini jauh lebih skeptis terhadap Netanyahu dibandingkan masa-masa sebelumnya.
Kritik terhadap Netanyahu pun kini datang dari berbagai spektrum politik di Amerika Serikat. Tokoh-tokoh sayap kanan seperti Tucker Carlson hingga Wakil Presiden JD Vance secara terbuka mempertanyakan kebijakan Netanyahu yang dianggap justru merugikan kepentingan AS. Vance bahkan secara eksplisit menyinggung adanya upaya sabotase dari pihak Israel terhadap kesepakatan perdamaian yang tengah diupayakan Washington untuk mengakhiri perang Iran.
Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hubungan luar negeri AS yang selama ini dianggap sebagai pendukung mutlak Israel. Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kemandirian kebijakan luar negeri. Ketergantungan politik yang terlalu besar pada satu kekuatan global dapat menjadi bumerang ketika kepentingan nasional negara tersebut tidak lagi sejalan dengan agenda sang sekutu utama.
Ketegangan yang terjadi di Washington juga mencerminkan kerumitan dalam diplomasi pertahanan, terutama terkait isu penjualan jet tempur F-35 ke Turkiye. Meskipun Netanyahu secara vokal menentang penjualan tersebut, Trump justru menegaskan otoritasnya dengan menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dapat mendikte keputusan dagang AS. Hal ini menegaskan bahwa era di mana Israel memegang kendali atas kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah mungkin sudah berakhir.
Analis keamanan dari King's College London, Ahron Bregman, secara tajam menyebut bahwa Netanyahu kini telah menjadi sosok yang 'beracun' di Washington. Ia dianggap sebagai pemimpin yang menyeret AS ke dalam perang pilihan yang kini berubah menjadi bencana strategis. Kepercayaan yang sempat terbangun kini runtuh, dan Netanyahu tidak lagi dipandang sebagai sekutu yang menguntungkan bagi kepentingan jangka panjang AS di kawasan tersebut.
Bagi publik Israel, realitas ini tentu menjadi pukulan berat. Selama ini, dukungan AS adalah jangkar kepercayaan bagi pemilih Netanyahu. Ketika jangkar tersebut mulai lepas, posisi tawar Netanyahu di mata pemilih domestik menjadi sangat lemah. Pemilu bulan Oktober pun diprediksi akan menjadi referendum bagi masa depan karier politiknya yang kini berada di ujung tanduk.
Ke depannya, hubungan kedua negara kemungkinan besar akan bergeser ke arah yang lebih transaksional. AS di bawah pemerintahan Trump tampak lebih fokus pada realpolitik yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri, tanpa harus terikat pada emosi atau loyalitas personal masa lalu. Netanyahu, di sisi lain, harus segera beradaptasi dengan realitas baru ini jika ingin mempertahankan relevansinya di panggung politik Israel yang semakin terpolarisasi.