Investor kawakan asal Amerika Serikat, Bill Ackman, secara terbuka mendesak pemerintahan Israel masa depan untuk tidak melibatkan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich dalam kabinet. Pernyataan tegas dari pendiri Pershing Square Capital Management ini mencuat hanya dua hari menjelang pemilihan umum Israel, menciptakan gejolak dalam diskursus politik domestik negara tersebut.
Ackman menyoroti bahwa keberadaan kedua politisi sayap kanan tersebut telah memberikan dampak buruk yang masif terhadap citra Israel di panggung internasional. Sebagai investor yang memiliki pemahaman mendalam mengenai persepsi publik Amerika Serikat terhadap Israel, ia menilai tindakan dan retorika Ben-Gvir serta Smotrich menjadi hambatan besar bagi kredibilitas diplomatik Israel di mata dunia.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memulihkan hubungan Israel dengan berbagai pihak, termasuk Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat. Ackman berargumen bahwa pemerintahan tanpa sosok kontroversial tersebut akan menjadi sinyal kuat bahwa Israel siap membuka lembaran baru, yang pada gilirannya dapat mempermudah ekspansi Abraham Accords.
Abraham Accords sendiri merupakan fondasi diplomatik krusial yang diinisiasi pada era pemerintahan Donald Trump, yang memungkinkan normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Mengingat Ackman merupakan pendukung vokal Trump, intervensi ini mencerminkan keinginan di lingkaran dalam mantan presiden AS tersebut agar Benjamin Netanyahu melakukan perombakan besar dalam koalisinya.
Di sisi lain, Ben-Gvir dan Smotrich selama ini dikenal sebagai arsitek kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap populasi Arab di Israel maupun warga Palestina di Tepi Barat. Akibat kebijakan-kebijakan tersebut, keduanya bahkan telah dijatuhi sanksi oleh beberapa negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia, atas tuduhan menghasut kekerasan.
Secara elektoral, posisi keduanya justru menguat. Partai Jewish Power milik Ben-Gvir diprediksi meraih 10 kursi parlemen, sementara Religious Zionism pimpinan Smotrich diproyeksikan mengamankan 8 kursi. Angka ini meningkat signifikan dibanding perolehan sebelumnya, menunjukkan polarisasi tajam dalam masyarakat Israel.
Bagi publik di Indonesia, dinamika politik ini memberikan gambaran bagaimana pengaruh modal dan tekanan diplomatik internasional dapat berbenturan dengan realitas politik domestik sebuah negara. Indonesia, yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, memiliki kepentingan strategis untuk memantau pergeseran peta politik di Israel yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Timur Tengah.
Keterlibatan tokoh bisnis global dalam urusan politik luar negeri mencerminkan tren 'diplomasi miliarder' yang semakin nyata. Di Indonesia, fenomena di mana pelaku usaha besar memberikan pandangan politik atau mendanai gerakan tertentu bukan hal baru, namun intervensi terbuka terhadap komposisi kabinet negara lain tetap menjadi preseden yang jarang terjadi.
Nimrod Goren, pakar dari lembaga pemikir Mitvim, menilai bahwa desakan Ackman merefleksikan keinginan kelompok pro-Trump agar Netanyahu meninggalkan sekutu sayap kanannya demi membentuk pemerintahan persatuan nasional. Namun, tantangan besar menghadang karena pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, telah menutup pintu rapat-rapat untuk berkoalisi dengan Netanyahu.
Ackman sendiri sebelumnya sempat memberikan pujian bagi Netanyahu atas caranya menangani keamanan Israel pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, pujian tersebut tidak menghalangi niatnya untuk mengkritik struktur pemerintahan yang dianggapnya merusak masa depan jangka panjang Israel.
Ke depan, konstelasi politik Israel pasca-pemilu diprediksi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Netanyahu menyeimbangkan tuntutan sekutu sayap kanan dengan tekanan dari mitra internasionalnya. Jika tekanan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti Ackman terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi pergeseran aliansi yang tidak terduga di dalam parlemen Israel.
Bagaimanapun, nasib Ben-Gvir dan Smotrich akan tetap menjadi titik krusial dalam negosiasi koalisi. Perdebatan ini menegaskan bahwa legitimasi internasional dan stabilitas ekonomi akan terus menjadi variabel penentu bagi kelangsungan pemerintahan Israel di masa depan, di tengah tuntutan publik untuk penyelidikan mendalam atas kegagalan keamanan nasional yang memicu krisis saat ini.