Ledakan dan sirene serangan udara kembali mengguncang Timur Tengah pada Minggu pagi (12/7/2026), setelah Iran melancarkan serangan misil dan drone ke sejumlah negara di kawasan Teluk. Eskalasi militer ini terjadi hanya beberapa jam setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan telah menghantam sekitar 140 target militer di Iran, termasuk situs peluncur misil dan drone, aset laut, serta fasilitas penyimpanan amunisi. Peristiwa tersebut menandai babak baru dalam konflik Tehran-Washington yang sempat mencoba diredam melalui gencatan senjata rapuh.
Menurut laporan resmi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain melaporkan adanya serangan misil dan drone pada hari Minggu. Di Qatar, Kementerian Dalam Negeri menyatakan tiga orang termasuk seorang anak terluka akibat serpihan yang jatuh dari langit setelah sistem pertahanan mengintersepsi ancaman. Negara kaya gas tersebut mengecam keras agresi yang disebut sebagai eskalasi berbahaya yang dapat meruntuhkan upaya diplomasi. Sementara itu, UEA awalnya menyebut sistem pertahanan udaranya terlibat dalam menangkal misil Iran, namun kemudian meluruskan bahwa ancaman tersebut berada di luar perbatasannya.
Bahrain, yang menjadi markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, mengalami bunyi alarm misil untuk ketiga kalinya pada Minggu. Kuwait juga mengonfirmasi bahwa militernya mencegat tembakan yang masuk. Oman melalui kantor berita resminya melaporkan drone Iran menargetkan beberapa situs di governorat Musandam, sebuah eksklave yang menjorok ke Selat Hormuz. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah menghancurkan radar AS di Kuwait serta pusat komando dan hangar drone di pangkalan AS di Yordania, meski otoritas Yordania hanya melaporkan tiga misil Iran jatuh tanpa korban jiwa.
Serangan lintas batas ini merupakan puncak dari ketegangan berhari-hari di Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan samudra. Pada Sabtu (11/7), Iran menyerang kapal kontainer berbendera Siprus sebelum IRGC mengumumkan penutupan selat tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sejak awal, semua negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) kecuali Arab Saudi melaporkan upaya intercept terhadap misil atau drone Iran, menunjukkan luasnya penyebaran ancaman udara.
Konflik ini bermula dari serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari lalu yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang baru saja dimakamkan pekan ini. Sejak itu, Iran secara efektif menguasai bottleneck energi global yang sebelum perang dilintasi seperlima ekspor energi dunia. Tindakan Tehran mendorong harga minyak dan gas ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meski Iran sepakat membuka kembali lalulintas selat menyusul nota kesepahaman dengan Washington pada pertengahan Juni, mereka bersikeras kapal harus menggunakan rute yang disetujui guna mempertahankan kendali. Kapal yang mencoba jalur alternatif dekat pantai Oman justru menjadi sasaran.
Presiden AS Donald Trump, yang berupaya menekan harga energi jelang pemilu sela November, memerintahkan serangan ke Iran setelah insiden kapal. Pekan lalu, Trump sempat menyatakan kesepakatan dengan Iran berakhir, namun kemudian menyetujui permintaan Tehran untuk melanjutkan negosiasi. Kekacauan diplomasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan keamanan di kawasan dan bagaimana kepentingan domestik AS memengaruhi langkah militer luar negeri.
Pertemuan antara menteri luar negeri Iran dan Oman pada Sabtu sore membahas secara khusus masalah navigasi maritim di Selat Hormuz. Meski pertukaran tembakan terjadi sehari setelahnya, pejabat kedua negara berjanji melanjutkan pembicaraan teknis dan politik mengenai lalulintas selat. Namun Tehran tidak memberikan komitmen untuk membuka akses tanpa batas, yang membuat ketidakpastian pasar energi tetap tinggi.
Dari perspektif geostrategis, eskalasi ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman terhadap rantai pasok global. Selat Hormuz secara hukum berada di perairan teritorial Iran dan Oman, tetapi telah lama diakui sebagai jalur internasional. Penutupan de facto atau pembatasan akses akan berdampak langsung pada negara pengimpor energi seperti Indonesia, yang bergantung pada stabilisasi harga minyak mentah untuk menjaga subsidi bahan bakar dalam negeri.
Penggunaan drone dan misil secara masif juga mencerminkan evolusi perang modern di mana teknologi rendah biaya dapat mengganggu operasi militer mahal. Sistem pertahanan udara GCC yang bekerja keras mengintersepsi ancaman menunjukkan perlunya investasi pada arsitektur keamanan siber-fisik terintegrasi. Bagi industri teknologi di Indonesia, ketergantungan pada komponen global dan kerentanan rantai pasok semakin nyata ketika konflik bersenjata menghambat logistik mikroelektronik maupun energi.
Ke depan, masyarakat internasional akan memantau apakah nota kesepahaman Juni dapat bertahan atau runtuh total. Jika eskalasi berlanjut, bukan tidak mungkin OPEC dan negara produsen lain terpaksa menyesuaikan kuota, yang pada gilirannya memicu volatilitas ekonomi di negara berkembang. Indonesia, sebagai anggota G20, perlu mengambil peran diplomatik untuk mendorong de-eskalasi sekaligus mempersiapkan mitigasi krisis energi melalui diversifikasi sumber dan percepatan transisi energi terbarukan.