Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, menyampaikan aspirasi industri otomotif kepada pemerintah agar kebijakan insentif tidak lagi bersifat selektif pada segmen tertentu. Menurutnya, dukungan yang merata ke seluruh varian kendaraan — mulai dari bensin konvensional, hybrid, hingga battery electric vehicle (BEV) — diperlukan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi industri yang tengah melambat.
Permintaan ini dilatarbelaki oleh kondisi pasar domestik yang tidak stabil. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan wholesales Juni 2026 mencapai 77.550 unit, naik dari Mei yang 69.219 unit. Namun secara kumulatif Januari–Juni 2026, distribusi baru menyentuh 436.564 unit — masih jauh dari target nasional 850.000 unit hingga akhir tahun. Kesenjangan ini menegaskan perlunya stimulus yang lebih luas.
Sejak pandemi COVID-19, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan insentif fiskal. Relaksasi PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) pada masa pandemi terbukti efektif menopang penjualan saat daya beli masyarakat tertekan. Kemudian di era elektrifikasi, insentif PPN diberikan khusus untuk BEV yang memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan bertahap ini menciptakan ketidakseimbangan: segmen konvensional yang tetap mendominasi volume penjualan justru tidak mendapat sentuhan stimulus setara.
Kurita menegaskan bahwa industri otomotif memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas. Sektor ini menarik rantai pasok komponen, jasa logistik, pembiayaan, hingga menyerap jutaan tenaga kerja. Ketika penjualan melambat, dampaknya merambat ke seluruh ekosistem. Insentif merata dinilai bukan sekadar bantuan penjualan, tapi pelindung keberlangsungan investasi jangka panjang.
Pengamat industri, seperti yang dikutip Antara, menilai insentif EV memang diperlukan untuk percepat transisi energi. Namun pendekatan yang terlalu condong pada satu teknologi berisiko mengabaikan realita pasar: mayoritas konsumen Indonesia masih mengandalkan kendaraan bensin dan hybrid karena keterbatasan infrastruktur charging dan harga beli yang lebih terjangkau. Kebijakan yang inklusif justru akan mempercepat pemulihan agregat.
Di sisi lain, persaingan global semakin ketat. Negara-negara ASEAN tetangga seperti Thailand dan Vietnam terus memperkenalkan paket insentif yang menarik bagi investor otomotif. Indonesia yang memiliki basis industri terbesar di kawasan ini tidak boleh kehilangan daya tarik. Kebijakan yang adil dan prediktif akan memastikan investor tetap percaya menaruh dana di tanah air.
"Dukungan dari pemerintah untuk industri otomotif harusnya secara adil dan merata, tidak secara spesifik tergantung segmen atau varian tertentu," ujar Kurita tegas. Ia menambahkan, keadilan dalam kebijakan akan memotivasi pasar berkembang lebih baik dan permintaan naik secara berkelanjutan, bukan hanya lonjakan sesaat pada segmen tertentu.
Masa depan industri otomotif Indonesia berada di persimpangan jalan. Elektrifikasi adalah arah pasti, namun transisi butuh waktu dan tidak boleh mengorbankan segmen yang saat ini masih menjadi tulang punggung volume. Insentif merata adalah jembatan yang memungkinkan kedua kebutuhan — pemulihan jangka pendek dan transformasi jangka panjang — berjalan beriringan.
Langkah selanjutnya kini ada di meja pembuat kebijakan. Industri menunggu sinyal jelas apakah pemerintah akan memperluas cakupan insentif PPN atau PPnBM ke segmen hybrid dan bensin bersertifikat efisiensi bahan bakar. Keputusan ini akan menentukan apakah target 850.000 unit tahun ini masih terjangkau, atau industri harus menyapu bersih target yang lebih realistis.