Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei memecahkan kebisingan geopolitik dengan pernyataan tegas menanggapi langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meluncurkan sanksi ekonomi baru bertajuk Operation Economic Outcast. Pidatonya disampaikan Jumat (28/8) tepat pada peringatan Pekan Pemerintah, momen yang juga mengingati pengkhianatan terhadap Presiden Mohammad Ali Rajai dan Perdana Menteri Mohammad Javad Bahonar pada 1981 silam.
Dalam sambutannya yang disiarkan Mehr, Mojtaba menegaskan bahwa kunci keluar dari tekanan ekonomi bukan terletak pada negosiasi dengan pihak yang menindas, melainkan pada kemampuan bangsa Iran menggerakkan roda produksi sendiri. Ia meminta kabinet Presiden Masoud Pezeshkian mengakhiri peran dolar dalam transaksi domestik, mengimpor hanya saat benar-benar urgensi, dan mengaktifkan kapasitas baru yang selama ini tertidur di bawah lapisan birokrasi dan kebiasaan lama.
Latar belakang retorik keras ini adalah eskalasi tekanan Washington yang dinilai Teheran sebagai lanjutan dari strategi "tekanan maksimum" yang gagal membelah ketahanan Iran selama enam bulan terakhir. Trump memperkenalkan Operation Economic Outcast setelah penilaian intel AS bahwa sanksi sebelumnya tidak berhasil melumpuhkan mesin perang dan ekonomi Iran sepenuhnya. Respon Mojtaba justru memposisikan sanksi baru sebagai bukti keputusasaan lawan, bukan kekuatan.
Analis geopolitik menilai narasi "ekonomi perlawanan" yang digulirkan Mojtaba bukan sekadar slogan, melainkan kerangka kebijakan yang telah diuji sejak era perang Iran-Irak. Berbeda dengan era Hassan Rouhani yang mengandalkan JCPOA dan integrasi pasar global, pendekatan kini lebih mirip model Korea Utara atau Venezuela: autarki selektif, pengendalian valuta ketat, dan mobilisasi sumber daya nasional. Risikonya, inflasi yang sudah menggerogoti daya beli rakyat — mencapai angka dua digit — bisa melonjak jika impor bahan baku industri dan pangan terhenti total.
Bagi Indonesia, dinamika ini menarik perhatian karena Iran merupakan mitra dagang non-migas potensial di Timur Tengah, terutama untuk kelapa sawit, karet, dan produk halal. Sanksi sekunder AS yang meluas bisa menyulitkan pembayaran cross-border dan asuransi pengiriman, meskipun Jakarta tidak mengikat diri pada rezim sanksi unilateral Washington. Beberapa eksportir Indonesia telah beralih ke skema barter dan pembayaran via bank-bank non-SWIFT untuk menjaga aliran perdagangan.
Di sisi energi, Iran tetap memegang cadangan gas dan minyak terbesar dunia yang tidak tereksploitasi optimal karena sanksi teknologi. Jika tekanan berlanjut, Teheran mungkin mempercepat kerjasama dengan China dan Rusia dalam pengembangan ladang-ladang baru — menciptakan dinamika pasar global yang memengaruhi harga energi yang sensitif bagi impor neto seperti Indonesia.
Mojtaba tidak hanya berbicara ekonomi. Ia menyoroti bahaya "dikotomi buatan" seperti perang versus negosiasi, konsensus versus ekstremisme, yang ia sebut telah merugikan rakyat di masa lalu. Larangan keras terhadap pernyataan yang melemahkan kohesi sosial mengisyaratkan Tehran akan mengencangkan ruang diskursus publik, termasuk media dan aktivis yang mendorong dialog dengan Barat. Ini menegaskan bahwa prioritas absolut adalah kelangsungan hidup rezim dan kedaulatan, bukan kenyamanan diplomatik.
Pujian terbuka untuk Pezeshkian — dijuluki "tulus dan penuh perhatian" — menguatkan legitimasi pemerintahan reformis moderat di tengah tekanan keras. Pezeshkian, yang menjanjikan pembukaan terbatas dan perbaikan tata kelola, kini mendapat payung politik dari puncak kepemimpinan untuk mengeksekusi kebijakan ekonomi yang mungkin tidak populer di kalangan elit bisnis yang terbiasa dengan impor mudah.
Sektor budaya, pendidikan, dan kesehatan dijadikan prioritas lintas sektor. Penekanan pada guru, dosen, perawat, dokter, hingga ibu rumah tangga sebagai "pembentuk masa depan budaya" mencerminkan strategi jangka panjang: membangun ketahanan sosial dari bawah agar tekanan eksternal tidak pecah belah identitas nasional. Ini pendekatan yang jarang terlihat dalam kebijakan ekonomi konvensional.
Ke depan, observator memprediksi Iran akan memperdalam kerjasama blok Timur — China, Rusia, India, dan negara-negara Eurasia — sambil menunggu perhitungan politik AS pasca-pemilu 2028. Namun, keberhasilan model autarki ini bergantung pada efisiensi birokrasi, pencegahan korupsi, dan kemampuan menarik investasi teknologi dari mitra non-Barat. Kegagalan di salah satu front itu bisa memicu gelombang ketidakpuasan sosial yang justru dimanfaatkan lawan.
Peringatan Pekan Pemerintah tahun ini jadi momen simbolis: Iran memilih mengingat martir pemimpin masa lalu sambil menata peta jalan keluar dari kekerasan ekonomi. Apakah resep produksi domestik dan persatuan nasional cukup menahan gelombang sanksi yang semakin ketat, akan diuji bulan-bulan mendatang — bukan hanya bagi Iran, tapi bagi seluruh arsitektur sanksi global yang semakin rapuh.