Nota kesepahaman (MoU) yang baru saja ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran belakangan ini memicu perdebatan sengit di panggung internasional. Banyak pihak dengan cepat melabeli kesepakatan ini sebagai bentuk penghinaan atau kegagalan diplomasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Namun, pandangan tersebut dinilai keliru karena menganggap nota kesepahaman ini sebagai sebuah perjanjian damai yang kredibel, padahal kenyataannya jauh dari itu.
Pemerintahan Trump diyakini memahami sepenuhnya karakter rezim Iran serta nilai sebenarnya dari kesepakatan yang dibuat. Tidak ada ilusi di dalam tim negosiator AS bahwa Teheran akan mematuhi komitmen yang menghambat ambisi inti mereka. MoU ini bukanlah sebuah penyelesaian konflik permanen, melainkan sebuah jeda taktis yang disepakati oleh kedua belah pihak demi kepentingan waktu dan strategi masing-masing.
Sejarah mencatat rekam jejak Iran yang konsisten dalam mengabaikan kewajiban internasional ketika komitmen tersebut mulai menghambat tujuan rezim. Pola yang terjadi selama ini adalah Iran akan bernegosiasi di bawah tekanan hebat, menandatangani perjanjian yang diperlukan untuk meredakan tekanan tersebut, dan kemudian kembali melanjutkan agenda aslinya begitu ancaman langsung berlalu.
Contoh paling nyata dari siklus ini adalah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tahun 2015. Meski dipromosikan sebagai tonggak diplomasi multilateral, kesepakatan tersebut justru memberikan ruang bagi Iran untuk mengonsolidasi sumber daya dan memperkuat jaringan proksinya. Kampanye tekanan maksimum yang diusung oleh pemerintahan Trump merupakan respons langsung terhadap kegagalan diplomatik tersebut.
MoU terbaru ini tidak menunjukkan perubahan mendasar pada perilaku Iran. Kalkulasi politik mereka tetap berfokus pada kelangsungan hidup rezim dan ekspansi pengaruh regional. Ketika tekanan meningkat, mereka akan bernegosiasi; namun ketika tekanan mereda, mereka akan kembali melangkah maju. Para negosiator Iran dinilai siap memberikan jaminan apa pun tanpa niat sedikit pun untuk memenuhinya.
Ketidakpercayaan ini terutama terlihat pada program nuklir Iran. Sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi, Iran berulang kali berkomitmen untuk bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), namun secara sistematis mereka terus memblokir inspeksi, membangun fasilitas pengayaan rahasia, serta menipu komunitas internasional. Dengan demikian, MoU ini hanyalah sebuah jeda sementara dalam permainan geopolitik yang panjang dan penuh ketidakpastian.