Kolom Umum

Negara Lengah, Warga Menanggung Luka

Ringkasan

  • Negara sering bicara besar tapi lupa mengecek detail.
  • Saat data menggantikan kenyataan dan target mengabaikan manusia, warga yang selalu menanggung lukanya.
  • Sudah waktunya kebijakan hadir dengan teliti.

Kita hidup di zaman di mana negara sering bicara besar, tapi lupa mengecek detail. Dalam tiga hari terakhir, sederet peristiwa dari Peru hingga Jakarta, dari Gaza hingga Lampung, menunjukkan satu benang merah: kegagalan institusi membaca denyut masyarakat. Ini bukan tentang satu kebijakan atau satu rezim. Ini tentang pola pikir yang menempatkan prosedur di atas manusia.

Ambil contoh keluhan warga Jakarta yang kehilangan Kartu Jakarta Pintar karena status desil berubah menjadi enam. Sebuah angka di data statistik menggugurkan hak pendidikan anak. Tidak ada yang bertanya mengapa keluarga itu naik kelas ekonomi. Tidak ada verifikasi lapangan. Data menggantikan kenyataan. Padahal, kemiskinan bukanlah angka semata, melainkan perut kosong yang menunggu di rumah petak.

Di sisi lain, pemerintah berjanji menutup impor garam pada 2027. Target swasembada terdengar heroik. Namun, kita tahu sejarah kebijakan pangan negeri ini: siklus janji, kegagalan, lalu janji lagi. Tanpa perbaikan tata niaga dan kesejahteraan petambak garam, target itu hanya akan menjadi spanduk. Kita perlu belajar dari kasus KJP: kebijakan tanpa evaluasi yang peka akan melahirkan korban baru.

Di kancah internasional, pembebasan Ollanta Humala menggelitik. Mahkamah Konstitusi Peru membatalkan vonis korupsinya. Bagi sebagian orang, ini kemenangan hukum. Bagi yang lain, ini pukulan telak bagi pemberantasan korupsi. Kita tidak sedang menilai salah benarnya putusan. Kita sedang merenungkan: bagaimana hukum bisa konsisten ketika kekuasaan ikut bermain? Ironisnya, presiden Peru sekarang, Keiko Fujimori, justru memperkuat poros dengan AS. Sebuah negara yang berbicara tentang keadilan, tapi diam ketika masa lalunya yang kelam kembali berkuasa.

Krisis migran di Ceuta juga mengingatkan kita pada tembok-tembok yang dibangun negara. Lima puluh ribu warga Maroko menerobos perbatasan Spanyol demi hidup yang lebih baik. Enam puluh orang tewas di tengah jalan. Kita mungkin berpikir ini soal imigrasi. Padahal, ini soal kemanusiaan yang gagal dikelola oleh dua negara sekaligus. Negara kuat membangun pagar, tapi tidak membangun dialog. Masyarakat lemah memilih mati daripada tetap di tempat.

Di Gaza, cerita tentang jurnalis Ismail al-Ghoul yang tewas dua tahun lalu masih menggema. Janjinya untuk menyuarakan kebenaran di tengah puing adalah kritik paling tajam bagi dunia yang sibuk berdebat soal senjata dan kedaulatan, tapi lupa pada nyawa. Kita terlalu sibuk pada geopolitik, padahal yang paling mendasar adalah nyawa manusia yang tidak bisa diputar ulang.

Pertanyaannya: mengapa kita selalu lambat? Ketika Sekolah Rakyat Lampung dibuka untuk 401 anak miskin, kita bertepuk tangan. Tapi mengapa harus menunggu akses terbatas? Mengapa pendidikan gratis yang bermutu tidak menjadi hak semua anak sejak awal? Ini bukan soal kemurahan hati gubernur, melainkan soal keberpihakan struktur.

Saya ingat falsafah kita: ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Pemimpin harus berada di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dukungan. Yang kita lihat sekarang justru pemimpin yang memilih sibuk di balik meja. Tidak turun melihat desil yang keliru. Tidak menyentuh asinnya laut yang gagal memberi hidup.

Kita harus menuntut lebih. Bukan sekadar evaluasi kebijakan, melainkan perubahan cara berpikir. Kebijakan publik bukanlah proyek eksperimen. Ia adalah kontrak sosial dengan jutaan warga. Ketika kontrak itu dilanggar, duka terpendam menjadi amarah. Kita melihatnya dalam mogoknya tentara Israel atau kritik keras dari politikus oposisi. Semua itu gejala hilangnya kepercayaan pada institusi.

Masa depan yang kita inginkan adalah masa depan di mana negara hadir dengan teliti. Di mana data membantu, bukan menghakimi. Di mana target nasional diukur dari daging di tulang rakyat, bukan dari luasan panel surya atau angka statistik semata.

Sudah waktunya kita berhenti memuji niat baik belaka. Niat tanpa eksekusi adalah mitos belaka. Niat tanpa evaluasi adalah kealpaan. Dan ketika negara lengah, wargalah yang menanggung lukanya. Kita tidak boleh membiarkan itu terus berlanjut.

Mengapa Ini Penting

Perspektif ini penting karena mengajak pembaca melihat pola di balik rentetan peristiwa: negara cenderung abai pada detail, padahal detail itulah yang menentukan hidup rakyat. Proyeksi ke depan: jika tidak ada pergeseran dari orientasi target ke orientasi manusia, kita akan terus berhadapan dengan kebijakan yang melukai, bukan menyembuhkan. Kolom ini menawarkan kerangka moral untuk menilai setiap kebijakan publik secara konsisten, baik di Indonesia maupun dunia.

Sumber Asli
Redaksi
Tanggal
1 Agustus 2026
Waktu Baca
4 menit