Jakarta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan sikapnya yang keras terhadap Iran. Di tengah upaya diplomatik yang sedang difasilitasi Amerika Serikat, ia justru mengisyaratkan Tel Aviv dapat melancarkan serangan militer secara sepihak, tanpa menunggu restu Washington. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (5/8) sebagai respons atas pernyataan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Ahmad Vahidi, yang menyatakan Iran akan terus mengembangkan senjata nuklir.
Netanyahu menyebut Iran sebagai ancaman keamanan terbesar bagi Israel. "Kami mendengar hari ini komandan IRGC Iran, Ahmad Vahidi, menyatakan bahwa Iran berniat untuk terus mengembangkan senjata nuklir," ujarnya. "Sebagai perdana menteri Israel, saya bertekad mencegah Iran memperoleh senjata nuklir." Ia menegaskan, meski AS adalah sekutu terbesar Israel, ia tetap bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan negaranya.
Sikap ini muncul di tengah upaya mediasi yang tengah berjalan. Qatar, yang bergabung dengan Pakistan sejak Juni, menjadi penengah antara Washington dan Teheran. Nota kesepahaman ditandatangani pada 18 Juni lalu, dan kedua pihak mulai merundingkan kesepakatan final. Namun, pembicaraan tersebut terhenti karena perbedaan pandangan mengenai keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Ketegangan kembali meningkat pada 8-24 Juli ketika AS melancarkan serangan terhadap Iran. Sebagai balasan, Teheran menargetkan fasilitas militer AS di sejumlah negara Arab, seperti Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Perang yang telah berlangsung sejak Februari itu, menurut otoritas Teheran, telah menewaskan lebih dari 3.000 orang hingga hari ini.
Keputusan Netanyahu untuk tetap membuka opsi militer bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bagi Israel, Iran yang memiliki senjata nuklir adalah ancaman eksistensial yang tidak bisa ditoleransi. Namun, sikap ini menempatkan AS pada posisi yang sulit. Washington ingin mengakhiri perang yang menguras anggaran dan memicu ketidakstabilan kawasan, sementara Israel menolak kompromi yang dianggapnya masih menyisakan ancaman.
Di sisi lain, pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa tekanan AS terhadap Israel memiliki batas. Meskipun Israel adalah sekutu terbesar AS, Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan tunduk pada kepentingan diplomatik Washington. Ini menjadi sinyal bahwa jika perundingan gagal, Israel siap bertindak sendirian, tanpa peduli restu AS.
Bagi Indonesia, eskalasi ini tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat tergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah. Selat Hormuz, yang menjadi jalur transportasi minyak dunia, akan menjadi titik rawan. Jika konflik semakin meluas, harga minyak diperkirakan melonjak, dan dampaknya langsung terasa pada inflasi domestik serta harga bahan bakar di dalam negeri.
Selain itu, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja di Timur Tengah, terutama di sektor domestik. Jika konflik semakin memanas, pemerintah harus siap mengevakuasi WNI dari zona yang berisiko. Indonesia juga memiliki posisi sebagai negara moderat yang bisa menjadi jembatan dialog antara kedua belah pihak.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, pada Selasa (5/8) menyebut upaya mediasi telah memasuki "tahap lanjutan" dengan kedua pihak saling bertukar rancangan proposal. Namun, dengan sikap keras Netanyahu, jalan diplomasi tampak semakin sempit. Qatar dan Pakistan masih mencoba melanjutkan perundingan, tetapi tanpa komitmen dari Israel, perundingan itu berpotensi gagal.
Proyeksi ke depan, Israel mungkin akan memilih momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Namun, setiap serangan baru akan memicu reaksi dari Iran dan sekutunya, yang dapat memperluas konflik menjadi perang kawasan. Dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap untuk kemungkinan terburuk.
Perang yang telah menewaskan ribuan orang ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Namun, tanpa kemauan politik dari kedua belah pihak, jalan perdamaian masih panjang. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas dunia. Langkah diplomasi yang dilakukan oleh Qatar dan Pakistan perlu didukung, sementara Indonesia dapat menawarkan peran sebagai fasilitator yang netral.
Sementara itu, pernyataan Netanyahu yang mengutip pernyataan Vahidi menunjukkan bahwa Israel menggunakan isu nuklir sebagai pembenaran untuk aksi militer. Iran, di sisi lain, melihat serangan AS-Israel sebagai agresi yang tak beralasan. Pertengkaran ini tidak ada ujungnya jika tidak ada kompromi dari kedua belah pihak.
Di tengah ketidakpastian, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah antisipatif. Mulai dari memantau harga minyak, menyiapkan rencana evakuasi, hingga memperkuat diplomasi dengan negara-negara Timur Tengah. Perang di Timur Tengah bukan lagi urusan yang jauh; dampaknya sudah terasa di Indonesia. Saatnya pemerintah dan masyarakat bersiap.