Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melontarkan pernyataan mengejutkan dengan mengklaim bahwa beberapa desa Kristen di wilayah selatan Lebanon telah mengajukan permohonan untuk dianeksasi oleh Israel. Menurut Netanyahu, permintaan tersebut didorong oleh keinginan penduduk setempat untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman kelompok militan Hizbullah yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan program The Sunday Briefing di Fox News, Netanyahu menegaskan bahwa Israel berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi komunitas Kristen, tidak hanya di Lebanon tetapi juga di wilayah lain. Ia menggambarkan Hizbullah sebagai kelompok fanatik yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup komunitas Kristen di Lebanon selatan.
Ketegangan di kawasan ini semakin meningkat setelah Lebanon terseret ke dalam konflik regional yang lebih luas. Konflik tersebut memuncak pada 2 Maret, ketika Hizbullah meluncurkan serangkaian serangan roket ke wilayah Israel sebagai bentuk balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel.
Sebagai respons atas serangan roket tersebut, Israel melancarkan kampanye serangan udara besar-besaran yang diikuti dengan invasi darat ke wilayah selatan Lebanon. Saat ini, pasukan militer Israel dilaporkan masih menduduki sejumlah wilayah yang berada di dekat perbatasan, menciptakan situasi keamanan yang sangat tidak menentu bagi warga sipil di zona konflik.
Namun, klaim yang disampaikan oleh Netanyahu tersebut mendapatkan bantahan keras dari otoritas lokal. Hanna al-Amil, Walikota Rmeish—sebuah desa Kristen yang berada di Lebanon selatan—secara tegas membantah pernyataan tersebut melalui penyiar publik Lebanon, NNA. Hingga saat ini, Netanyahu sendiri belum merinci desa mana saja yang dimaksud dalam klaimnya tersebut.
Situasi ini menambah kerumitan dalam narasi perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Di tengah eskalasi militer yang terus meningkat, klaim mengenai aneksasi wilayah menjadi isu sensitif yang berpotensi mengubah peta geopolitik kawasan serta memicu perdebatan lebih lanjut mengenai kedaulatan wilayah Lebanon di mata komunitas internasional.