Sebuah jaringan tambak ikan komersial di Hong Kong dilaporkan telah menduduki lahan pemerintah secara ilegal. Temuan ini memicu kekhawatiran serius di kalangan aktivis lingkungan karena lokasi tambak tersebut berada di kawasan sensitif yang berdekatan dengan Cagar Alam Mai Po dan lahan basah Inner Deep Bay.
Kawasan terdampak merupakan area yang diakui secara internasional di bawah Konvensi Ramsar, berfungsi sebagai habitat krusial bagi ribuan burung migran. Keberadaan tambak ilegal ini dianggap mengancam integritas ekosistem yang selama ini dijaga ketat untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Analisis citra satelit dan catatan pertanahan resmi menunjukkan bahwa sebagian dari kompleks tambak di San Tin telah meluas hingga memasuki lahan pemerintah tanpa izin. Beberapa titik tambak bahkan tumpang tindih dengan proyek rencana Taman Konservasi Lahan Basah Sam Po Shue seluas 338 hektare yang sedang dirancang pemerintah.
Kelompok pemerhati lingkungan memperingatkan bahwa material konstruksi dan metode operasional yang digunakan di lokasi tersebut berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Limbah dari tambak ikan komersial dikhawatirkan dapat mengubah kualitas air dan merusak keseimbangan ekologi yang sangat rapuh di kawasan lahan basah tersebut.
Menanggapi temuan ini, Departemen Pertanahan Hong Kong telah melakukan inspeksi lapangan pada 22 Juni lalu. Pihak berwenang telah memberikan tenggat waktu tegas bagi operator tambak untuk segera mengosongkan lahan pemerintah yang diduduki, dengan ancaman tindakan hukum lebih lanjut jika instruksi tersebut tidak dipenuhi.
Berdasarkan catatan satelit, pembangunan fasilitas akuakultur berskala luas ini terpantau dimulai sejak Februari tahun ini. Ekspansi signifikan terlihat terus berlangsung hingga akhir Juni, yang mengindikasikan adanya kegiatan pembangunan intensif yang dilakukan secara diam-diam sebelum akhirnya terdeteksi oleh otoritas setempat.