Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (24/7) mengeluarkan perintah bagi Tentara Pertahanan Israel (IDF) melancarkan operasi militer skala besar di Tepi Barat. Keputusan itu diambil hanya berjam-jam setelah serangkaian bentrokan mematikan di wilayah pendudukan tersebut menewaskan empat warga Palestina dan dua personel Israel, salah satunya berstatus pemukim.
Insiden pemicu dimulai ketika sekelompok pemukim Israel memasuki area terbatas di Tepi Barat untuk kegiatan yang disebut militer sebagai "pendakian tidak sah dan tidak terkoordinasi". Saat mendekati desa Tell, terjadi konfrontasi fisik dengan penduduk setempat yang kemudian berujung pada pertukaran tembakan. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi empat korban jiwa dari sisi Palestina, sedangkan IDF mengakui dua personelnya gugur.
Ketua komite desa Tell, Walid Zeiden, mengungkapkan keempat korban Palestina berasal dari satu keluarga yang sama — dua orang saudara laki-laki dan dua sepupu mereka. Detail ini mempertajam gambaran dampak personal dari kekerasan yang melanda komunitas pedesaan kecil tersebut. Di sisi lain, video yang beredar di media sosial menunjukkan tentara dan pemukim Israel bersenjata memaksa warga Palestina keluar dari wilayah mereka sambil mengucapkan seruan balas dendam dalam bahasa Ibrani.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan keras dalam koalisi Netanyahu, segera memanfaatkan momen ini untuk mendesak pembongkaran desa-desa Palestina di area tersebut. "Penduduk harus dievakuasi demi perlindungan mereka sendiri, dan desa-desa ini harus dibersihkan dari infrastruktur teroris," ujar Smotrich dalam pernyataan yang dikutip CNN. Retorika ini mengisyaratkan ambisi ekspansi pemukiman yang lebih luas di bawah naungan operasi militer saat ini.
Latar belakang eskalasi ini tidak terlepas dari dinamika politik internal Israel. Pemerintahan Netanyahu bergantung pada dukungan partai-partai ultranasionalis dan agama yang mendorong anexsi de facto Tepi Barat. Operasi besar-besaran ini mengikuti pola serupa yang terjadi sepanjang 2024 dan awal 2025, di mana setiap insiden keamanan dijadikan justifikasi untuk memperluas kontrol militer dan pemukiman.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sekretariatnya menyerukan "tindakan segera" guna mengakhiri siklus kekerasan di Tepi Barat. Namun, resolusi dan pernyataan diplomatik serupa selama bertahun-tahun gagal menghentikan ekspansi pemukiman atau melindungi warga sipil Palestina. Ketidakmampuan komunitas internasional menegakkan hukum humaniter menciptakan kekecewaan yang mendalam di kalangan Palestina.
Sebagai respons taktis, IDF memberlakukan jam malam (curfew) di desa Tell dan Bureij serta pemukiman Yahudi Shiloh. Langkah ini secara efektif melumpuhkan kehidupan warga Palestina — menutup akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian — sementara pemukim Israel bebas beraktivitas. Asimetri ini menjadi ciri khas administrasi militer Israel di wilayah pendudukan sejak 1967.
Dampak humaniter operasi ini diperkirakan parah. Organisasi kemanusiaan seperti B'Tselem dan Human Rights Watch telah mendokumentasikan pola pengusiran paksa, demolisi rumah, dan kekerasan pemukim yang tidak dihukum. Operasi skala besar kemungkinan akan memperparah krisis pengungsan internal di Tepi Barat, di mana ribuan keluarga sudah kehilangan akses ke lahan pertanian dan sumber air.
Di tingkat geopolitik, eskalasi ini berpotensi mengganggu upaya normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi yang ditengah-tengahkan AS. Riyadh secara konsisten menegaskan bahwa kemajuan menuju negara Palestina adalah prasyarat normalisasi. Kekerasan di Tepi Barat mempersulit diplomasi AS di wilayah yang sudah rapuh akibat perang Gaza dan ketegangan Iran-Israel.
Bagi Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung lama kebebasan Palestina, eskalasi ini menimbulkan tekanan politik domestik. Pemerintah Indonesia telah konisten menentang okupasi dan pemukiman ilegal di forum multilateral. Namun, leverage diplomatik Jakarta terbatas — tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel yang bisa dijadikan alat tekanan, dan ketergantungan ekonomi pada Barat membatasi opsi sanksi.
Masyarakat sipil Indonesia merespons melalui advokasi, aksi solidaritas, dan kampanye boikot produk terkait okupasi. Gerakan BDS (Boikot, Divestmen, Sanksi) di Indonesia mengangguk dukungan, meskipun dampak ekonomi nyata terhadap Israel tetap marginal. Yang lebih signifikan adalah peran Indonesia di Gerakan Non-Blok dan OIC untuk mendorong investigasi internasional atas pelanggaran hukum perang.
Ke depan, analis memprediksi operasi ini akan berlangsung bertahap — bukan invasi penuh seperti di Gaza, tapi serangkaian raid, penahanan massal, dan pembatasan gerak yang mengeringkan ketahanan komunitas Palestina. Strategi "menggiling perlahan" ini dirancang untuk menciptakan fakta di lapangan yang tidak bisa dibalikkan: lebih banyak pemukiman, lebih sedikit kehadiran Palestina, dan normalisasi anexsi de facto.
Kunci perubahan ada pada tekanan internal Israel dan kebijakan AS. Jika koalisi Netanyahu runtuh atau administrasi AS mendorong konsekuensi nyata — misalnya pembatasan bantuan militer bersyarat — dinamika bisa bergeser. Tanpa itu, siklus kekerasan Jumat (24/7) ini hanyalah babak terbaru dalam tragedi yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad.