Balaji Srinivasan, investor asal Amerika Serikat yang mendirikan komunitas startup Network School di Forest City, Johor, mengumumkan pada Kamis (17/7) bahwa rencana ekspansi bernilai RM500 miliar (sekitar US$122 juta) dihentikan sepenuhnya. Keputusan itu diambil setelah Kementerian Dalam Negeri Malaysia memerintahkan penyidikan menyusul laporan media sosial yang mengklaim sejumlah peserta program memiliki kewarganegaraan Israel.
Dalam unggahan di platform X, Srinivasan menegaskan ada dua jalur ke depan. Jika Malaysia menginginkan aliran investasi teknologi global berlanjut, ia siap menemui Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menegosiasikan memorandum of understanding (MoU). Sebaliknya, jika investasinya tidak diinginkan, dana akan dialokasikan ke negara lain. Ia mengklaim Network School telah menyuntikkan lebih dari RM100 miliar dan menyerap puluhan pekerja Malaysia secara langsung maupun tidak langsung.
Pemicu sorotan bermula dari unggahan Instagram akun Malaysian Protest 4 Palestine (MP4P) pada 10 Juli lalu. Akun advokasi pro-Palestina itu menuduh Network School menjadi "tempat berkumpul pengusaha Israel" dan menyertakan tangkapan layar diskusi Reddit yang diduga berisi cara warga Israel masuk ke Malaysia. Unggahan itu meraih lebih dari 72.000 suka dan memicu reaksi rantai di kalangan politik dan masyarakat.
Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan melarang pemegang paspor Israel masuk ke wilayahnya. Namun, menurut laporan, tidak ada undang-undang spesifik yang melarang warga Israel masuk menggunakan paspor negara ketiga. Hal ini menciptakan zona abu-abu hukum yang kini dieksploitasi menjadi bahan kontroversi. MP4P juga mengklaim proses seleksi peserta melibatkan pertanyaan soal Israel, teknologi militer, dan politik.
Merespons gejolak, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memerintahkan penyidikan penuh pada Selasa (15/7). Ketua Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi turut meminta Imigrasi, Polisi, Bea Cukai, dan badan keamanan lain menyelidiki identitas serta kewarganegaraan semua orang yang terlibat. Presiden Anwar Ibrahim tegas: warga Israel yang terbukti terlibat akan "dikejar dan diusir".
Sementara penyidikan berlangsung, Direktur Jenderal Imigrasi Ruslin Jusoh mengungkapkan pada Kamis bahwa pemeriksaan terhadap 266 orang asing dari 40 negara tidak menemukan bukti kehadiran warga negara Israel. Semua memiliki dokumen valid, meskipun pemeriksaan lanjutan soal kepatuhan persyaratan masuk lain masih terus dilakukan. Srinivasan menegaskan organisasinya "bekerja sama penuh" dan anggotanya "tidak punya apa-apa untuk disembunyikan".
Forest City, proyek pembangunan masif milik Country Garden Holdings, selama ini dikenal sebagai "kota hantu" dengan ribuan unit hunian kosong. Kehadiran Network School sejak tahun lalu membawa arus nomad digital, menggerakkan ekonomi lokal — dari sewa ruang kerja, kafe, hingga properti. Penghuni dan pekerja di kawasan itu mengakui bisnis jadi ramai, meski mayoritas unit tetap terlantar.
Klaim Srinivasan soal revitalisasi properti perlu diverifikasi data independen. Namun, fenomena komunitas teknologi global yang memilih basis di kawasan yang gagal menarik penghuni lokal menarik perhatian. Model serupa pernah dicoba di Bali dengan visa nomad digital, meski skala dan tatanan hukumnya berbeda. Indonesia sendiri punya tantangan serupa: menarik investasi asing tanpa mengorbankan ketentuan imigrasi dan keamanan nasional.
Permintaan MoU yang diajukan Srinivasan mengacu pada kesepakatan Solana Foundation dengan pemerintah Kazakhstan Juni 2024. Kesepakatan itu mengatur kerangka regulasi industri kripto, pendidikan, dan inkubasi startup. Jika Malaysia menerima tawaran, Network School akan komitmen patuh hukum dan menghormoni kedaulatan. Namun, keputusan politik di Putrajaya akan sangat dipengaruhi sentimen pro-Palestina yang kuat di kalangan pemilih dan partai penguasa.
Di sisi lain, penghentian investasi ini mengirim sinyal ke investor global lain. Malaysia menargetkan masuk 20 hub teknologi teratas dunia, tapi ketidakpastian regulasi dan tekanan opini publik bisa jadi hambatan. Singapura, yang geografisnya berdekatan, menunggu peluang menyerbu talenta dan dana yang merasa tidak nyaman. Untuk Indonesia, kasus ini jadi pelajaran: bagaimana menyeimbangkan kebijakan pintu terbuka investasi dengan sensitivitas geopolitik dan keamanan negara.
Langkah selanjutnya ada di tangan pemerintah Malaysia. Apakah Anwar akan menerima pertemuan dengan Srinivasan? Apakah MoU akan disepakati dengan syarat ketat? Atau investasi RM500 miliar itu benar-benar pergi ke negara lain? Jawabannya akan menentukan apakah Forest City bangkit dari gelapnya — atau kembali sunyi seperti sebelum Network School datang.