Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melewatkan agenda rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (15/9). Ketidakhadiran Nusron terjadi tepat sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat di kementerian tersebut.
Dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan BUMD itu, posisi Nusron digantikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Kehadiran Ossy didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta sejumlah kepala daerah yang hadir secara fisik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, sempat melayangkan sindiran halus saat membuka rapat. Ia menyinggung kebiasaan Nusron yang biasanya hadir langsung dalam agenda-agenda krusial di DPR, namun kali ini harus diwakilkan. Meskipun suasana rapat tetap kondusif, absennya sang menteri memicu berbagai spekulasi di kalangan wartawan yang meliput di lapangan.
Saat dikonfirmasi mengenai alasan ketidakhadiran menterinya, Ossy Dermawan memilih bungkam. Ia enggan memberikan penjelasan mendetail terkait posisi Nusron maupun kaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan KPK. Ossy hanya menegaskan bahwa kementeriannya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut.
Kementerian ATR/BPN kini berada dalam sorotan publik menyusul penangkapan 17 orang dalam operasi senyap KPK. Penindakan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk. Barang bukti yang diamankan KPK tidak tanggung-tanggung, yakni uang tunai dengan nominal mencapai ratusan miliar rupiah.
Di antara mereka yang terjaring operasi tersebut adalah pejabat eselon satu kementerian, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lapri. Selain itu, KPK juga mencokok Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi. Nama Fahd El Fouz, kolega Nusron di Partai Golkar, juga dikabarkan turut diamankan dalam rangkaian operasi tersebut.
Kasus ini memberikan tamparan keras bagi integritas tata kelola pertanahan di Indonesia. Selama ini, sektor pertanahan sering dianggap sebagai salah satu titik paling rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan keterlibatan pejabat setingkat dirjen, publik kini mempertanyakan sejauh mana sistem pengawasan internal di Kementerian ATR/BPN berjalan efektif.
Bagi masyarakat, skandal ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan cerminan betapa mahalnya biaya kepastian hukum atas aset tanah di Indonesia. Ketika proses pengurusan legalitas tanah dikotori oleh suap, maka investasi yang masuk justru berisiko menjadi tidak sehat dan hanya menguntungkan segelintir korporasi besar.
Menanggapi desakan publik agar kementerian lebih transparan, Ossy meminta semua pihak menahan diri untuk tidak membuat spekulasi atau narasi kontroversial. Ia menegaskan bahwa kementerian akan menunggu keterangan resmi dari KPK terkait konstruksi perkara dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti dan keterangan para saksi. Saat ini, tim penyidik sedang melakukan ekspose perkara untuk menentukan status hukum bagi 17 orang yang telah diamankan. KPK berjanji akan segera memberikan pembaruan informasi kepada publik begitu status tersangka ditetapkan.
Ke depan, kasus ini diprediksi akan memaksa pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap prosedur pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Digitalisasi layanan yang selama ini digaungkan harus dibarengi dengan pembersihan SDM agar tidak ada lagi celah bagi oknum untuk bermain di balik meja.
Sikap bungkam Nusron Wahid hingga saat ini tetap menjadi tanda tanya besar. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui saluran komunikasi pribadi belum mendapatkan respons. Publik kini menanti langkah konkret Nusron dalam membersihkan kementeriannya dari praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan warga.