Kita hidup di era yang mementingkan penampilan terkendali di atas realitas yang bergejolak. Pemerintah Singapura siap memblokir media sosial bagi anak di bawah 18 tahun jika platform gagal memenuhi standar keamanan. Di Jakarta, 4.839 personel dikerahkan untuk 'mengamankan aksi secara humanis' — frasa yang सुन terdengar indah, tapi selalu membuatku bertanya: sejak kapan kehadiran ribuan personel bersenjata menjadi definisi kemanusiaan?
Ini bukan soal niat buruk. Ini soal reflex kondisioning: saat hadapi kompleksitas, otoritas selalu mencari tombol 'matikan' atau 'kerahkan'. Blokir akses, deploy personel, operasi militer, keruk saluran. Semuanya terasa seperti upaya menutupi kebocoran pipa dengan plester — cepat, terlihat, tapi tidak pernah menyentuh tekanan air di dalam.
Ambil kasus Pakistan: 1.066 serangan militan dalam setahun, operasi militer naik 63 persen, tapi kekerasan justru membesar. Peneliti menunjuk akar masalah pada tata kelola domestik — kata lain: ketidakadilan, korupsi, pengabaian pinggiran. Tapi solusi yang dipilih? Lebih banyak tank, lebih banyak bomber, lebih banyak 'keamanan'. Kita mengulang kesalahan yang sama di skala yang berbeda: memperlakukan gejala sebagai penyakit, dan memperlakukan kekerasan sebagai obat.
Di sisi lain, Jakarta menyedot Rp94,9 triliun investasi dalam satu kuartal — 18,5 persen dari total nasional. Angka itu menggemparkan, tapi juga menakutkan. Sementara Ibukota menelan modal, di Wonogiri Baznas harus menggelar Balai Ternak Kambing Perah dengan dana Rp517 juta untuk 20 keluarga mustahik. Di Ciracas, 21 personel Satgas SDA berjuang mengeruk saluran 25 meter demi mencegah banjir. Kontrasnya tajam: efisiensi kapital di pusat, kelangsungan hidup di pinggiran.
Teknologi pun tidak mengecoh. Pemandu wisata Singapura — profesi yang dulunya bergantung pada pengetahuan lokal dan karisma — kini terpaksa 'beradaptasi' karena wisatawan merencanakan perjalanan lewat AI. Xi Jinping di Shanghai menyerukan kerja sama global AI, menentang dominasi satu negara. Tapi di lapangan, apa yang kita lihat? Lomba senjata algoritma, ekstraksi data, dan pengambilan keputusan otomatis yang tidak punya empati — seperti sistem yang memutuskan siapa yang layak dapat beasiswa, siapa yang 'berbahaya' di media sosial, siapa yang harus diblokir.
Bahkan dalam krisis kesehatan, pola ini berulang. Kemenkes mengamankan investasi raksasa untuk pabrik plasma dan vaksin lokal — langkah strategis, tak diragukan. Tapi pertanyaan yang tidak terjawab: apakah infrastruktur kesehatan primer di daerah sudah siap mendistribusikan produk-produk itu? Atau kita hanya membangun gudang canggih di atas fondasi yang roboh?
Korban gempa Venezuela — 4.930 jiwa, 21 ribu pengungsi — mengingatkan kita bahwa alam tidak peduli dengan narasi efisiensi kita. Di saat bumi berguncang, tidak ada AI yang bisa memprediksi kapan, tidak ada blokir media sosial yang bisa menyelamatkan, tidak ada deploy personel yang bisa mengembalikan nyawa. Yang tersisa hanyalah ketahanan komunitas: tetangga menolong tetangga, warga menangkap pencuri motor berbekal airsoft gun di Jakut karena polisi terlalu jauh atau terlalu lambat.
Itulah ironinya: negara yang terobsesi dengan kontrol justru sering tidak hadir saat dibutuhkan paling mendesak. Warga menangkap pencuri sendiri. Petani jadi lokomotif pertumbuhan (naik 12,97 persen menurut survei BI) tanpa fanfare. Mahasiswa daerah bergantung pada 145 beasiswa OSC untuk menembus pintu perguruan tinggi. Semua ini terjadi di celah-celah kebijakan yang terlalu besar, terlalu kaku, terlalu 'pusat'.
Mungkin solusi bukan lebih banyak kontrol, tapi lebih banyak kepercayaan. Bukan blokir media sosial, tapi literasi digital yang diajarkan sejak SD — bukan sebagai mata pelajaran tambahan, tapi sebagai cara berpikir. Bukan deploy 4.839 personel, tapi reformasi kepolisian sehingga kehadiran 50 personel yang profesional sudah cukup menjamin keamanan. Bukan hanya mengeruk saluran saat hujan, tapi perencanaan kota yang menghormati aliran air — dan melibatkan warga sebagai mitra, bukan objek.
Trump akan hadir di final Piala Dunia 2026. Chick-fil-A buka gerai kedua di Singapura. Simbol-simbol kekuasaan global dan kapitalisme terus berputar. Tapi di tanah yang sama, di pinggiran yang sama, ada ibu di Wonogiri yang bangun pagi menyusu kambing, ada pemuda di Ciracas yang mengeruk lumpur, ada anak di desa yang berharap beasiswa OSC jadi tiket keluar dari kemiskinan. Mereka tidak butuh 'solusi' yang datang dari atas dengan seribu syarat. Mereka butuh ruang untuk bernapas, untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk bangkit — tanpa takut diblokir, dikerahkan, atau dilupakan.
Kemanusiaan tidak bisa didesain dari ruang rapat. Ia tumbuh dari bawah, dari sela-sela kebijakan yang terlalu longgar, dari kegagalan-gagalan yang diizinkan terjadi. Waktunya kita berhenti mencari tombol 'matikan' untuk setiap masalah, dan mulai menanam benih-benih kepercayaan — meski hasil panennya tidak akan terlihat di kuartal depan.