Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kemajuan signifikan dalam program penguatan industri perbankan rakyat. Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 81 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) telah mendapatkan persetujuan resmi untuk melakukan konsolidasi. Penggabungan entitas-entitas tersebut kini telah mengerucut menjadi 24 BPR dan BPRS yang lebih efisien dan kuat secara fundamental.
Selain 81 entitas yang telah disetujui, OJK mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya yang masih berada dalam tahap proses perizinan untuk melakukan penggabungan atau peleburan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa proses konsolidasi ini akan terus berjalan secara berkelanjutan guna membentuk ekosistem perbankan daerah yang lebih sehat dan berdaya saing.
Dalam upaya memperkuat peran perbankan di daerah, OJK juga mendorong sinergi strategis antara BPR/BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Melalui skema konsolidasi BPR milik pemerintah daerah di bawah naungan BPD, diharapkan kontribusi perbankan dalam penyaluran kredit mikro dapat meningkat. Langkah ini sekaligus bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat struktur perekonomian daerah yang menjadi penopang daya saing nasional.
Sebagai landasan kebijakan terbaru, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi BPR. Regulasi yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2026 ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap BPR memiliki ketahanan permodalan yang memadai dalam menghadapi dinamika pasar dan persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
POJK 7/2026 memberikan fleksibilitas bagi BPR dalam memenuhi ketentuan modal inti. Selain melalui suntikan dana segar (fresh money), OJK mengizinkan penambahan modal melalui setoran modal atau sumbangan dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan operasional. Namun, kebijakan ini disertai persyaratan ketat, yakni BPR harus mampu menunjukkan peningkatan kinerja pasca-injeksi modal tersebut agar fungsi intermediasi dapat berjalan lebih optimal.
Langkah konsolidasi dan penguatan modal ini merupakan strategi jangka panjang OJK untuk menciptakan industri BPR yang mencapai skala ekonomi (economy of scale). Dengan struktur yang lebih besar dan permodalan yang kuat, BPR diharapkan lebih tangguh dalam menyerap risiko operasional, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang lebih kredibel dan stabil di berbagai wilayah Indonesia.