Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen penuhnya dalam merespons peringatan dari penyedia indeks global, MSCI, mengenai potensi penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier market. Peringatan ini muncul sebagai imbas dari kekhawatiran investor global terhadap progres reformasi struktural di pasar modal nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa regulator telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak MSCI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap masukan investor global ditanggapi secara transparan dan terukur demi menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap integritas bursa efek Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang telah diimplementasikan adalah peningkatan standar keterbukaan informasi. OJK kini telah menurunkan ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham dari sebelumnya di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan transparansi lebih luas bagi pelaku pasar mengenai struktur kepemilikan saham.
Selain itu, OJK telah menyesuaikan ketentuan terkait ultimate beneficial owner (UBO) dan mendukung peningkatan kewajiban free float bagi emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen secara bertahap. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan likuiditas pasar sekaligus memenuhi standar global yang diminta oleh MSCI.
Untuk menjaga komunikasi tetap efektif, OJK telah menginstruksikan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengadakan pertemuan teknis secara rutin dengan MSCI. Hal ini bertujuan agar setiap catatan yang diberikan oleh MSCI dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat waktu, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi investor asing.
Di sisi lain, OJK juga mempertegas komitmen penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran aturan, termasuk pemberian sanksi administratif hingga langkah delisting bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan regulasi yang berlaku.