Oman mengajukan sebuah proposal strategis untuk mengatur lalu lintas maritim di Selat Hormuz melalui pembagian dua rute terpisah, di tengah eskalasi konflik yang semakin memanas antara Iran dan Amerika Serikat. Menurut sumber yang dikutip CNN pada Minggu (12/7), kesepakatan yang masih bersifat draf ini menawarkan solusi mitigasi guna menjaga kelancaran distribusi energi global yang sangat bergantung pada selat sempit tersebut.
Berdasarkan rancangan tersebut, kedua koridor pelayaran akan tetap dibuka bagi kapal komersial. Koridor Selatan yang melintasi perairan teritorial Oman dirancang untuk memungkinkan navigasi bebas tanpa hambatan, mengembalikan situasi kepada kondisi pra-konflik. Sementara itu, Koridor Utara yang berada di perairan teritorial Iran akan mewajibkan setiap kapal mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas Tehran. Poin pentingnya, tidak ada pengenaan biaya tol dalam skema ini, sehingga diharapkan tidak membebani operator pelayaran internasional.
Proposal ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, di Muscat pada Sabtu (11/7). Pertemuan bilateral tersebut difokuskan pada pembahasan mekanisme teknis untuk menjamin jalur pelayaran yang aman bagi kapal di perairan yang tengah bersengketa. Laporan Al Jazeera menambahkan bahwa Qatar turut bergabung dalam pembicaraan tersebut, memperkuat peran negara-negara Teluk sebagai mediator netral dalam ketegangan AS-Iran beberapa bulan terakhir.
Konteks konflik terkini bermula ketika Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menembak sebuah kapal kontainer berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu (11/7) dengan alasan pelanggaran rute yang disepakati. Insiden tersebut memicu respons militer Amerika Serikat yang melancarkan serangan terhadap sasaran di Iran pada Minggu (12/7) dini hari waktu Teheran. Rentetan peristiwa ini meningkatkan kekhawatiran akan terbukanya front konflik terbuka di jalur perairan paling krusial bagi pasokan minyak dunia.
Di sisi diplomasi, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar melakukan komunikasi telepon dengan Araghchi untuk bertukar pandangan mengenai situasi regional. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan, Dar menekankan pentingnya kedua belah pihak mengikuti jalur de-eskalasi dan menunjukkan pengekangan, sesuai dengan kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) Islamabad pada Juni 2026. Kedua menteri sepakat untuk mempertahankan komunikasi erat guna mencegah miskalkulasi militer.
Secara geostrategis, Selat Hormuz merupakan titik tersumbat (chokepoint) maritim yang dilewati sekitar sepertiga dari perdagangan minyak mentah cair dan seperempat konsumsi gas alam cair global. Gangguan navigasi di selat ini berpotensi mengguncang harga energi internasional dan rantai pasok industri manufaktur. Oleh karena itu, inisiatif Oman tidak hanya bersifat regional, tetapi memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian negara pengimpor seperti Indonesia.
Dari perspektif hukum internasional, proposal dua koridor ini mencoba menyeimbangkan hak lintas damai dalam UNCLOS dengan kedaulatan negara pantai atas perairan teritorial. Pengaturan koridor Utara yang mensyaratkan izin Iran dapat dianggap sebagai pengakuan terbatas atas kontrol Tehran, sementara koridor Selatan menekankan kebebasan navigasi. Namun, karena kesepakatan belum final, banyak pakar mempertanyakan enforceability mekanisme ini jika konflik memburuk.
Bagi Indonesia, berita ini relevan mengingat ketergantungan pada impor minyak dan gas yang membuat harga BBM domestik rentan terhadap gejolak Timur Tengah. Selain itu, pelaku industri teknologi maritim dalam negeri dapat melihat peluang dalam pengembangan sistem pelacakan kapal berbasis satelit dan kecerdasan buatan untuk memitigasi risiko rute alternatif. Peran diplomatik negara-negara menengah seperti Oman juga memberikan pelajaran tentang pentingnya diplomasi proaktif dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional di forum internasional.
Meskipun proposal Oman membawa angin segar, banyak analis menilai bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan pembicaraan multilateral yang lebih luas termasuk Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan Dewan Keamanan PBB. Tanpa kerangka keamanan kolektif, rute terpisah dapat menjadi target sabotase secara selektif. Masyarakat global kini menanti respons resmi Washington dan Tehran terhadap skema yang diajukan Muscat tersebut.
Perkembangan selanjutnya diperkirakan akan sangat dinamis mengingat suhu politik di kawasan Teluk Persia masih labil. Media internasional akan terus memantau apakah koridor Selatan benar-benar dapat beroperasi tanpa gangguan, serta bagaimana mekanisme perizinan di koridor Utara diimplementasikan. Keberhasilan proposal ini mungkin menjadi preseden baru dalam pengelolaan selat strategis di era konflik modern.