Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan pada perlintasan sebidang di Indonesia. Pernyataan ini muncul menyusul hasil kajian cepat (rapid assessment) terkait kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengungkapkan bahwa risiko keselamatan pada Perlintasan Sebidang Ampera (JPL 86) sebenarnya telah teridentifikasi sejak lama, namun mitigasi yang dilakukan dinilai sangat minim.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Robert menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan cerminan dari lemahnya tindak lanjut instansi terkait dalam mengelola keselamatan publik. Menurutnya, keselamatan nyawa masyarakat adalah prinsip tertinggi dalam pelayanan transportasi yang tidak dapat ditawar oleh kebijakan, perencanaan, maupun alokasi anggaran mana pun. Perlindungan masyarakat harus selalu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan layanan publik.
Kajian komprehensif yang dilakukan Ombudsman melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan keluarga korban, serta telaah regulasi yang ketat. Ombudsman membedah tiga fase krusial, yakni prakejadian, saat kejadian, dan pascakejadian. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada fase prakejadian, di mana tata kelola perlintasan dianggap tidak memadai karena status perlintasan yang resmi namun tidak memiliki fasilitas pendukung yang layak.
Fakta mengejutkan terungkap bahwa Perlintasan Ampera selama ini tidak dilengkapi dengan palang pintu otomatis maupun petugas resmi dari pihak berwenang. Pengamanan di titik tersebut justru dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Kesenjangan antara status perlintasan yang diakui secara resmi dengan minimnya standar keselamatan yang diberikan menjadi sorotan tajam Ombudsman terhadap tanggung jawab penyelenggara layanan.
Lebih lanjut, Ombudsman mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam pembenahan ini mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi, perencanaan yang belum terintegrasi, serta prioritas anggaran yang belum memihak pada mitigasi risiko. Kompleksitas sosial terkait mobilitas warga juga menjadi faktor yang memperumit penyelesaian masalah di lapangan. Kondisi ini membuat kebutuhan peningkatan infrastruktur keselamatan yang sudah lama mendesak justru terabaikan.
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman RI telah menyampaikan rekomendasi sistemik ini kepada Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih konkret agar insiden serupa tidak terulang kembali. Ombudsman menekankan bahwa akuntabilitas pelayanan publik harus dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar administratif.